Kecewa Rekom Megawati, Puluhan Massa PDIP Surabaya Gelar Aksi

Surabaya, Bhirawa
Puluhan massa PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menggelar aksi, Selasa (9/7/2019) malam. Mereka menduduki Kantor DPC PDIP Kota Surabaya di Jalan Kapuas.
Aksi tersebut sebagai buntut dari turunnya rekomendasi Ketua DPC PDIP Kota Surabaya yang baru, yang menunjuk Adi Sutarwijono, menggantikan Whisnu Sakti Buana.
Seperti diketahui, surat rekomendasi itu ditandatngani Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Dibacakan saat Konferensi Cabang, Minggu lalu, namun ditolak keras oleh sebagian peserta konferensi.
“Acara ini spontanitas dari kawan-kawan Pengurus Anak Cabang (PAC), tidak ada seorang pun yang menggerakkan,” kata Tri Widayanto, Ketua PAC PDIP Simokerto, yang menjadi jubir aksi itu.
Ia mengakui, saat Konferensi Cabang kemarin ada yang membuat pihaknya kecewa karena DPP PDIP dinilai tidak mengindahkan aspirasi peserta.
Aksi di Kantor DPC PDIP Kota Surabaya dilakukan dengan mendengarkan ceramah dari Gus Fahmi.
“Justru mereka (petugas DPP yang memimpin sidang) membacakan yang dimana kalimatnya bahwa DPP memutuskan untuk membaca rancangan rekomendasi Ketua DPC,” kata Tri Widayanto.
Dalam Peraturan PDIP No. 28/2019 diatur kewenangan masing-masing tingkat. Pengurus di level kecamatan (PAC), lalu DPC di level kabupaten dan kota, serta DPD di tingkat provinsi dan DPP PDIP di pusat, masing-masing punya kewenangan mengusulkan.
Di level PAC, mereka telah mengusulkan satu nama: Whisnu Sakti Buana. Kemudian di level DPC, diusulkan 5 nama yaitu Whisnu Sakti Buana, Syaifuddin Zuhri, Agustin Poliana, Sukadar dan Untung.
Di level DPD PDIP Jawa Timur, mengusulkan Adi Sutarwijono dan Baktiono, Kemudian semua nama itu diusung ke DPP PDIP di Jakarta.
Pasal 44 ayat 1 Peraturan PDIP 28/2019 disebutkan, bahwa DPP PDIP berwenang memutuskan Calon Ketua DPC, yang bahkan di luar usulan dari bawah. Ini dengan pertimbangan kepentingan strategis partai.
“Apalagi rekomendasi itu masih berupa rancangan, belum menjadi keputusan,” kata Tri Widayanto mengugat rekomendasi Megawati Soekarnoputri. [geh]

Tags: