Kasus DBD Meningkat, Kader Jumantik Dipertanyakan

DPRD Jatim, Bhirawa
Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jatim terus bertambah. Per-5 Februari ini data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim sebanyak 3.827 kasus kasus DBD. Angka kasus tersebut meningkat 138 kasus dari Januari sebanyak 3.689 kasus dengan total kematian 56 orang.
Terus meningkatnya kasus DBD tersebut membuat DPRD Jatim prihatin. Oleh karena itu dewan meminta pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota di Jawa Timur untuk menyosialisasikan dengan melibatkan kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) untuk menyelesaikan kasus DBD.
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi E DPRD Jatim Moch Eksan, Rabu (6/2) kemarin. Menurut Politisi asal Fraksi NasDem ini, seharusnya pemerintah setiap tahunnya atau menjelang musim hujan harus mempunyai program kampanye kesehatan tentang DBD yang bekerjasama dengan kader Jumantik kemudian disosialisasikan ke masyarakat.
Apalagi DBD ini merupakan penyakit tahunan yang seharusnya bisa ditangani dengan cepat dengan sosialisasi perilaku hidup sehat, misalnya ada genangan air harus ditutup, kemudian bak mandi harus dikuras dan dikasih obat.
“Sejak menjadi anggota DPRD hingga sekarang saya nilai penanganan DBD ini selalu terlambat untuk diantisipasi, seharusnya DBD ini bisa diantisapasi jauh – jauh hari,” ujar Eksan.
Oleh karena itu, kader Jumantik yang dimiliki Dinas Kesehatan yang ada di tiap – tiap desa di Jatim seharusnya diturunkan ke lapangan untuk menyosialisasikan hidup sehat tersebut.
“Kader Jumantik harus turun menyapa masyarakat secara dari pintu ke pintu untuk disadarkan secara bersama – sama bagaimana cara hidup sehat, sehingga korban demam berdarah ini dapat dicegah sedini mungkin,” tegasnya.
Seperti diketahui, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan hingga Januari – Pebruari total jumlah penderita kini mencapai 3.827 orang dengan 56 orang meninggal dunia.
Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo meminta kepada pemerintah untuk menggelontorkan anggaran yang sudah disiapkan bagi warga yang kurang mampu. Agar penderita DBD bisa ditangani secara cepat oleh rumah sakit ataupun Puskesmas.
“Pemerintah punya anggaran setiap tahunnya bagi orang-orang yang kurang mampu. Nah, ini bisa dialokasikan untuk biaya orang sakit yang kena demam berdarah Anggaran kemarin antara Rp 50-100 miliar yang ditujukan bagi orang yang tidak memiliki BPJS Kesehatan,” katanya.
Menurut Hartoyo, anggaran tersebut bisa digunakan sewaktu-waktu melalui layanan kesehatan masyarakat bagi masyarakat yang tidak mampu. “Uang itulah bisa digunakan. Jangan ada alasan tidak bisa ditangani, agar tidak banyak korban lagi,” jelasnya. [geh]

Tags: