Kanker Politik itu Bernama Stigma

Oleh :
Nurudin
Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Berbagai label, kata, tuduhan dan istilah lain mendadak muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). Sebut saja misalnya; “PKI”, “antek Orba”, “bumi datar”, “fundamentalis”, “radikal”, “akal sehat”, “dungu” melengkapi istilah cebong dan kampret yang sudah sangat populer. Berbagai istilah di atas menyeruak di tenga-tengah persiapan bangsa menyongsong “pesta demokrasi”. Berbagai cara terus dilakukan untuk saling merebut kekuasaan politik. Mereka saling tuduh untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang aslinya tertuduh itu. Mereka yang dituduh anti demokrasi misalnya, jangan-jangan dia sendiri yang anti demokrasi.
Tidak ada sumber yang benar jika kita sendiri tidak hati-hati. Masyakarat cenderung hanya memercayai informasi dari sumber yang menurut dirinya sesuai. Anehnya, kepercayaan dari hanya sumber yang belum tentu benar itu diyakini kebenarannya kemudian dipakai untuk menuduh pihak lain yang berseberangan.
Hoaks yang sebenarnya menjadi gerakan yang baik karena mendidik masyarakat juga sudah dipakai sebagai alat politik. Mereka yang menyuarakan anti hoaks tak jarang karena infomasi yang didapatkannya tidak berasal dari kubunya. Peristiwa aktual terjadi adalah munculnya tabloid Indonesia Barokah, setelah pada Pemilu sebelumnya ada Obor Rakyat.
Tabloid Indonesia Barokah dianggap wajar sebagai bagian dari ekspresi, karena munculnya media itu menguntungkan kelompoknya. Ia bukan dianggap sebagai “kabar-kabar kebencian”. Sementara mereka yang menganggap Indonesia Barokah sebagai media propaganda dan penebar kebencian karena dirugikan dengan media itu. Hal ini sama persis saat Obor Rakyat” muncul pada Pemilu 5 tahun lalu. Mereka yang mendukung dan menolak Obor Rakyat mencerminkan dari kubu mana berasal.
Yang menjadi masalah adalah mengapa pihak-pihak yang berkewajiban untuk meredakan kegaduhan politik ini terus-menerus menyulut kegaduhan atau sengaja membiarkan? Alasannya, mereka semua menikmati kegaduhan itu karena berkepentingan. Jadi, belum tentu mereka yang bersuara “vokal” akan vokal seterusnya sejalan dengan kepentingan politik.
Stigma
Bangsa ini sudah lama hidup dengan stigma. Stigma itu membekas dalam bahkan mengerak menaancap kuat di hati dan pikiran warganya. Tentu saja menghapuskan stigma itu membutuhkan waktu panjang dengan pengalaman kompleks yang bisa mengubahnya. Stigma telah menjadi senjata untuk saling mengalahkan dan menghancurkan.
Apa itu stigma? Secara singkat bisa diartikan sebagai ciri negatif yang menempel pada pribadi atau kelompok karena pengaruh lingkungan. Stigma juga berupa tanda bahwa seseorang dianggap ternoda dan karenanya dianggap punya watak tercela.
Dalam kehidupan politik kita mewarisi banyak stigma. Dalam era Orde Baru (Orba), stigma yang berkembang adalah Orde Lama (Orla) lebih buruk dari Orba. Orang kalau sudah dikatakan “Orla” stigma negatif yang muncul sebagai hal-hal yang buruk. Misalnya saja, terlibat pemberontakan PKI, pelaku subversi atau perebut kekuasaan. Sementara itu berkebalikan dengan Orba yang baik, peduli, merakyat dan penyongsong masa depan. Intinya, yang buruk itu Orla, yang baik itu Orba.
Kemudian, Orba juga tidak bisa mengaca pada stigma yang diciptakannya sendiri pada Orla. Orba menciptakan stigma “subversif”, “terlibat organisasi terlarang”, “anti pembangunan”, “gerakan sparatis”, “fundamentalis”, “teroris”, “Organisasi Tanpa Bentuk” dan lain-lain. Jika seseorang atau kelompok tertentu sudah diberi stigma itu, ia akan dianggap sebagai “pesakitan”, dipenjara atau bahkan dibunuh.
Bahkan Golongan Putih (Golput) menjadi barang haram saat Orba. Stigma Golput adalah produk Orba yang ditepelkan secara negatif pada pihak-pihak tertentu yang berseberangan. Bahkan, memilih itu wajib dan Golput itu haram.
Stigma Golput begitu menakutkan bagi para aktivis waktu itu. Stigma itu juga terus berkembang di masyarakat seolah Golput menjadi “hantu” jika ada orang yang mengampanyekannya akan berurusan dengan aparat keamanan. Tentu saja, aparat dengan alat negaranya berusaha untuk menghalangi agar gerakan Golput bisa ditekan.
Sama Saja
Stigma Orba ternyata masih hidup dan berkembang sampai saat ini. Bangsa ini tidak mau belajar dari sejarah, betapa stigma telah membunuh kreativitas anak bangsa untuk maju. Stigma telah memunculkan rasa saling curiga dan saling melenyapkan satu sama lain dalam masyarakat.
Stigma ini selalu muncul menjelang Pemilu. Orba telah menjadi teladan hebat dalam usaha membangun stigma itu. Mereka yang dibesarkan dalam era Orla tentu akan merasa tertekan karena tingkah laku Orba. Mereka yang berada dalam era Reformasi tentu akan merasa tidak enak jika dikatakan “entek-antek Orba”. Namun demikian, itu semua masih terjadi.
Kita bisa melihat bahwa ada sekelompok orang tertentu yang melabeli “antek Orba”. Tentu stigma ini menyakitkan. Tak terkecuali dengan stigma “antek PKI”. Stigma itu terus bertarung setiap menjelang Pemilu di Indonesa. Seolah mereka yang mengatakan “kamu antek Orba” lebih bersih. Padahal mereka yang meriakkannya itu jangan-jangan juga dalam perilakunya “antek Orba”. Mereka yang menuduh “antek PKI”, bisa jadi perilaku “anti kemanusiaannya” lebih hebat dari PKI.
Stigma telah membuat enerji kita tersita pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Stigma diciptakan oleh elit-elit politik busuk yang hanya mengejar kekuasaan semata. Bahkan banyak diantara mereka tidak ragu dan tak malu untuk berpindah-pindah partai politik, hanya karena ingin mempertahankan atau merebut kekuasaan. Kalau sudah begini, siapa sebenarnya yang menjadi antek-antek dengan stigma buruk itu?
Orba telah memberikan contoh bahwa menciptakan stigma bagian dari usaha mempertahankan kekuasaannya. Saat ini stigma justru dikembangkan oleh mereka yang menolak atau mewarisi perilaku politik Orba. Politik kita di semua lini masih berbau Orba, tanpa perlu saling tuduh.
Penulis adalah dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

———– *** ———–

Rate this article!
Tags: