Kampung KB Diharapkan Kurangi Angka Stunting

Suasana Sosialisasi dan Pencanangan Kesatuan gerak PKK-KKBPK-Kesehatan Tahun 2018 di Gedung Negara Grahadi, Rabu (24/10) kemarin. [Gegeh Bagus Setiadi]

Pemprov Jatim, Bhirawa
Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) diharapkan bisa mengurangi angka stunting di Jatim. Pasalnya, masih ada 11 daerah yang menjadi prioritas Pemprov dalam menangani masalah gagal tumbuh kembang (Gatumbang).
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dalam Sosialisasi dan Pencanangan Kesatuan gerak PKK-KKBPK-Kesehatan Tahun 2018 di Gedung Negara Grahadi, Rabu (24/10) kemarin. Dengan mengusung tema “Kita Gerakan Keluarga dan Masyarakat Hidup Sehat Menuju Indonesia Sejahtera” ini guna untuk meneruskan pembangunan lebih cepat.
“Fokusnya di stunting. Stunting itu tidak saja pada anak yang kecil dan lemah, tapi juga ada permasalahan gizi, permasalahan air bersih dan kehidupan keluarga serta terutama seribu hari mulai mengandung dan dua tahun pasca melahirkan ini menjadi penting untuk diperhatikan,” katanya.
Dalam penanganannya, Menurut Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim yakni melalui kampanye besar-besaran untuk meneruskan pembangunan yang lebih cepat. “Kalau SDM-nya tidak bagus kan tidak baik. Nah, itu yang kemudian kesehatan dan pendidikan satu bagian penting tentang pengungkitnya,” terangnya.
Pakde Karwo menjelaskan bahwa program-program nantinya menjadi prioritas di 11 Kabupaten/Kota seperti pendampinga yang dilakukan PKK terhadap ibu hamil. Sebab, katanya, seribu hari pertama gizi bayi harus bagus. “Ini adalah hal yang mendasar, dan tidak mungkin negara maju kalau seribu hari pertama tidak di urus,” imbuhnya.
Menurut sensus penduduk tahun 2016, beber Pakde Karwo, laju pertumbuhan penduduk di Jatim terendah di Indonesia. Angka kelahiran di Jatim mencapai 223 ribu. “Saya yakin stunting dan gizi buruk di Jatim turun karena peran ibu-ibu PKK yang luar biasa ini,” jelasnya.
Sementara, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim, Dra Hj Nina Soekarwo pada kesempatan yang sama menyebutkan bahwa program kampung KB menjadi salah satu kampung strategis. Di mana, bisa menyelesaikan masalah kesehatan di Jatim, khususnya masalah stunting.
“Stunting tidak hanya pendeknya bayi, tetapi juga proses tumbuh kembang otaknya. Jadi mulai ibu hamil selama 9 bulan dan 2 tahun atau seribu hari pertama kehidupan harus diperhatikan. Masalah stunting bisa dicegah kalau konsep penanggulangannya diterapkan,” katanya.
Bude Karwo menjelaskan, 11 Kabupaten/Kota telah menjadi fokus karena angka stuntingnya tinggi. “Kami berpesan kepada PKK agar bergerak secara aktif dan berperilaku hidup bersih dan sehat serta membangun kemitraan di daerahnya masing-masing. Ketua PKK kedepan, Saya yakin mbak Arumi (Istri Wakil Gubernur Jatim terpilih, Emil Dardak, red) bisa melanjutkan lebih baik lagi,” pungkasnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim, H Yenrizal Makmur juga menyampaikan bahwa sekarang ini fokusnya Kampung KB karena masih dianggap daerah terpencil dan kampung tertinggal selama ini.
“Padahal, disitu (Kampung KB) anak yang putus sekolah bisa kembali sekolah, Posyandu yang sebelumnya tidak ada yang mengurus sekarang sudah ada, bahkan angka kematian ibu dan bayi juga menurun,” terangnya.
Yenrizal pun menargetkan pembentukan Kampung KB di Jatim tuntas pada akhir tahun 2018. Ia membeberkan bahwa 625 Kampung KB di Jatim sudah berjalan. “Saat ini sudah ada 80 persen yang sudah dicapai tinggal 20 persen saja. Kita akan mempercepat target itu, karena akhir tahun harus selesai,” bebernya. “Ini adalah dasar bagaiamana terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas,” tambahnya.
Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Dr dr Kohar Hari Santoso juga mengatakan bahwa pihaknya bakal melakukan kampanye besar-besaran demi menurunkan angka stunting. “Kita akan mengadakan kampanye untuk menggugah masyarakat dalam memperhatikan masalah stunting. Kami akan evaluasi lagi bukan hanya di 11 kabupaten kota, tapi juga di seluruh Jatim,” jelasnya.
Stunting, Menurut dr Kohar, adalah kondisi karena kekurangan gizi kronis yang berpengaruh pada tumbuh dan kembang seorang anak atau Gatumbang (Gagal Tumbuh Kembang). “Memang ada 11 kabupaten kota yang memenuhi kriteria dan akan diintervensi dari TNP2K Nasional terkait stunting,” imbuhnya.
Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2013 terdapat 100 kabupaten di Indonesia yang memiliki angka stunting cukup tinggi, 11 di antaranya ada di Jatim. Yakni, Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Malang, Trenggalek, Nganjuk dan Lamongan.
Dr Kohar mengatakan, berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) pada 2017, prevalensi stunting di Jatim turun signifikan dari lima tahun lalu sebesar 32,7 persen menjadi 26,7 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding angka nasional yaitu 29,6 persen. Meski demikian, Jatim masih termasuk daerah yang bermasalah stunting karena masih di atas batasan 20 persen.
Menurutnya, mulai 2018 upaya pencegahan stunting akan difokuskan di 11 kabupaten tersebut. Pemetaan stunting dilakukan melalui kegiatan Bulan Timbang yang dilakukan pada Februari dan Agustus. Sehingga momen pencanangan gerakan ‘Menjamin Ibu Hamil Cukup Gizi untuk seribu Hari Pertama Kehidupan yang Berkualitas Agar Ibu Selamat, Bayi Sehat’ bisa disebut sebagai langkah awal untuk membentuk kebiasaan mengonsumsi gizi seimbang. [geh]

Tags: