Kado “Keamanan” Pers

Remisi perubahan hukuman pembunuh wartawan, telah dibatalkan oleh presiden. Pembatalan dinyatakan bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN). Bagai “kado” kepada seluruh insan jurnalis (wartawan). Sekaligus garansi, bahwa kinerja pers semakin terlindungi, sesuai undang-undang. Begitu pula gerakan keterbukaan informasi terus digelorakan seusai amanat konstitusi. Tetapi ada yang tidak suka pers (media masa) bergerak cepat melayani hak publik.
Pers sebagai media kebenaran informasi, dan transparansi, dianggap bisa menghambat. Ke-tidak suka-an (dan perlawanan) terhadap kinerja pers, juga dilakukan masif. Terutama melalui media sosial (medsos). Ribuan akun dibuat di medsos sebagai informasi tandingan media mainstream. Berita media resmi melalui koran, majalah, televisi, radio, dan media online, dilawan. Ditebar berita bohong (hoax), fitnah, dan perundungan melalui medsos.
Ada yang tak suka kinerja jurnalistik memapar kebusukan sindikat dalam parlemen (DPR, dan DPRD) maupun sindikat pengusaha swasta. Begitu pula dalam pemerintahan terdapat sindikat pencitraan dengan data palsu. Beberapa pemerintah daerah juga suka “membeli” berbagai penghargaan palsu. Kadang, penghargaan diberikan oleh Kementerian maupun Lembaga Negara. Ada pula yang “dibeli” dari pihak swasta, sampai luar negeri.
Seluruh pencitraan (data prestasi) palsu sebagai tameng pelindung serangan pers. Antara lain, pers menerima iklan pariwara berbagai penghargaan yang “dibeli.” Pihak swasta juga memajang iklan (dengan ukuran besar) proyek mercusuar hasil kolusi dengan pejabat. Ingat misalnya, iklan properti super blok di media masa (dan iklan outdoor). Kini penguasaan tanah ratusan hektar itu menjadi kasus yang disidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Melibatkan pucuk pimpinan Pemerintah Daerah.
Berbagai bentuk “gertakan” diarahkan pada pers. Gertakan mutualism (halus) biasa untuk biaya cetak, dan biaya tayang media mainstream. Tetapi ada pula yang dilakukan dengan kejahatan, melalui gerakan kontra-transparansi. Yang paling kejam bisa berupa kriminalisasi pers, berlanjut ke Pengadilan. Seperti terjadi pada wartawan media online Berita ATJEH, di Lhokseumawe. Tuduhannya, melanggar Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
Penetapan tersangka terhadap kinerja jurnalisme, seharusnya juga ditimbang dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Pada pasal 5 ayat (2), diatur tentang hak jawab. Yakni, hak masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Pers wajib memuat jawaban oleh masyarakat yang dirugikan, pada halaman yang sama dan ukuran (luas halaman) yang sama. Bahkan pada kode etik pers, harus ditambah kata “maaf” manakala terjadi kesalahan.
“Gertakan” yang lebih kejam terhadap kinerja pers, dialami wartawan Radar Bali, Anak Agung Gde Bagus Narendra Prabangsa. Bagai martir kinerja pers, Narendra, dianiaya, dan dibunuh. Tulisannya dianggap merugikan Kepala Daerah. Dalang pembunuhan, kerabat Kepala Daerah di Bali, divonis hukuman seumur hidup (pada tahun 2009). Karena terbukti bersama-sama melakukan tindak pembunuhan terencana.
Pada awal 2019, terpidana otak pembunuhan Narendra, memperoleh remisi yang “aneh.” Yakni, perubahan hukumannya menjadi 10 tahun. Remisi berdasar Keppres. Tak lama akan bebas. Namun pemberian remisi berbuntut polemik. Karena pijakan hukum tentang remisi tidak sesuai amanat regulasi. Berdasar PP Nomor 32 tahun 1999, Keppres remisi harus diubah menjadi Perpres. Presiden Jokowi telah membatalkan Keppres yang mengubah hukuman terdakwa pembunuhan wartawan.
Namun garansi keterbukaan informasi oleh pers, masih memerlukan perjuangan. Harus pula dibarengi dengan mentaati rambu-rambu formal dan sosial. Seperti diamanatkan UU tentang Pers pasal 5 ayat (1) “… menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.”
——— 000 ———

Rate this article!
Kado “Keamanan” Pers,5 / 5 ( 1votes )
Tags: