Juru Parkir Dishub Bisa Gagalkan Dispendukcapil Dapat Status WBK

Dishub Sidoarjo harus menertibkan juru parkir di depan Kantor Dispendukcapil, jl Sultan Agung, yang menarik biaya parkir. [alikus/bhirawa.]

Sidoarjo, Bhirawa
Jangan sampai Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo yang saat ini sedang diusulkan ikut dalam program zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) akan gagal dalam penilaian tim ZI dari Pusat, gara-gara juru parkir yang menjadi tanggung jawab pembinaan dan pengawasan Dishub Sidoarjo, tetap saja menarik biaya parkir pada warga yang datang mengurus pelayanan Adminduk ke Kantor Dispendukcapil.
Sebagaimana yang terjadi selama ini, warga yang datang ke Kantor Dispendukcapil Sidoarjo, yang memarkir motornya di jl raya Sultan Agung, depan Kantor Dispendukcapil Sidoarjo, selalu ditarik biaya parkir oleh juru parkir, yang pembinaan dan pengawasan sebenarnya menjadi tanggung jawab Dishub Sidoarjo.
Para Jukir tetap saja menarik biaya parkir pada warga nilainya Rp2000/motor. Padahal selama ini di Kab Sidoarjo menerapkan program parkir berlangganan. Setiap tahun warga Sidoarjo sudah membayar retribusinya sebesar Rp25.000 untuk motor dan Rp50.000 untuk mobil.
Walau sudah berkali-kali diberitakan, tetap saja tidak pernah ada petugas Dishub Sidoarjo yang datang ke lokasi, untuk mengawasi dan menegur para juru parkir yang menarik biaya parkir di tepi jalan raya yang merupakan aset milik dari Kab Sidoarjo itu. Dishub Sidoarjo juga membiarkan saja petugas Jukir di dalam area Kantor Dispendukcapil Sidoarjo, yang kadang masih menarik biaya parkir kepada warga.
Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dispendukcapil Sidoarjo, Drs Oskar Basong MSi, mengatakan semoga Tim penilai ZI yang berkunjung ke Kantor Dispendukcapil Sidoarjo bisa bijaksana dalam melakukan penilaiannya.
Dirinya berharap Tim ZI bisa membeda-bedakan Tupoksi masing-masing OPD. Tidak sampai menyamaratakan kondisi yang ada. “Karena masalah Jukir ini bukan Tupoksi kita, sehingga kita juga tidak punya wewenang membina mereka, kita ini tidak dapat apa-apa dari parkir itu,” komentarnya serius, Senin (10/6) kemarin.
Menurut koordinator program ZI Kab Sidoarjo, M.Solichin, di suatu kesempatan, dalam hal ini memang harus ada koordinasi yang baik dan sinergis antar OPD. Yakni antara Dinas Perhubungan Sidoarjo dengan Dispendukcapil Sidoarjo.
Solichin yang juga pejabat di Inspektorat Kab Sidoarjo itu mengatakan dalam penilaian program ZI menuju WBK, semua variabel penilaian saling berkaitan. Misalnya ada enam variabel yang dinilai, maka semuanya harus saling menguatkan, bahwa pelayanannya bebas dari pungutan liar dan korupsi. Seandainya lima variabel bagus, tapi ada satu variabel yang dianggap menjurus pada peluang pungli dan korupsi, maka OPD tersebut akan bisa gagal dalam mendapatkan pengakuan zona integritas wilayah bebas korupsi.
Dirinya sempat menceritakan, suatu lembaga Pemerintah pernah gagal mendapatkan status ZI WBK, gara-gara saat tim ZI berkunjung secara diam-diam di lokasi, kendaraannya ditarik biaya parkir oleh petugas parkir.
Akhirnya petugas tidak jadi masuk ke dalam kantor itu, mereka langsung balik ke Jakarta. “Bagi mereka fakta di lapangan itu dianggap sudah cukup, maka untuk melakukan program ZI, semua variabel harus bisa sinergi yakni sama-sama berupaya mencegah Pungli dan korupsi,” papar Solichin.
Di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 ini ada lima OPD yang diusulkan ke Kemenpan RB untuk melaksanakan program ZI WBK. Yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dispendukcapil, Kec Sidoarjo, Puskesmas Sidoarjo dan Dinas Perhubungan Sidoarjo.
Namun Dishub Sidoarjo batal dan mengundurkan diri karena merasa belum siap. Dan mengklaim akan siap pada tahun 2020 mendatang. Karena OPD ini sedang mempersiapkan program parkirnya yang baru. Dari program parkir berlangganan menjadi program elektronik parkir (e-parkir) tahun 2020 mendatang.
Dengan mundurnya Dishub Sidoarjo dalam mengikuti program ZI WBK itu, Tim ZI Kab Sidoarjo akhirnya menggatikan dan mengusulkan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Sidoarjo. “Untuk program ZI wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) kita mengusulkan dari Kec Sukodono dan RSUD Sidoarjo. Karena dua OPD ini sudah mendapat predikat ZI WBK beberapa waktu lalu,” kata Solichin.
Dirinya sangat berharap sedikit demi sedikit pada tahun mendatang, akan semakin banyak OPD di Kab Sidoarjo yang akan siap untuk melaksanakan program ZI WBK tersebut. [kus]

Tags: