Jual Beli Jabatan

Foto Ilustrasi

Rekrutmen pejabat eselon I, dan II di daerah, masih selalu ber-iring dengan isu transaksional, bagai jual beli jabatan. Padahal telah terdapat sistem (dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara) yang mengatur promosi jabatan. Jual-beli jabatan oleh Kepala Daerah disebabkan ongkos politik yang mahal saat Pilkada. Termasuk “membeli” rekom pimpinan partai politik (parpol). Sehingga pemenang Pilkada berupaya mengejar balik modal.
Jual beli jabatan biasa terjadi di daerah pada saat sebelum dan sesudah pilkada. Biasanya penggantian pejabat dilakukan secara berombongan. Kepala Daerah masih memiliki peluang mengganti pejabat, tak terkecuali yang belum memasuki pensiun. Terutama manakala Kepala Daerah mencalonkan kembali (incumbent) untuk periode kedua, maka jual beli jabatan digunakan sebagai bekal ongkos pilkada.
Konon, hampir seluruh bakal paslon (pasangan calon) wajib menyetor “mahar.” Pemberian mahar diberikan kepada pimpinan parpol tingkat kecamatan, kabupaten dan kota, propinsi, sampai DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Bahkan terdapat rumusan kalkulasi nominal yang ditentukan parpol, berbasis perolehan suara (dan kursi) pada pemilu legislatif. Walau undang-undang (UU) Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, nyata-nyata melarang, disertai ancaman hukuman berat.
UU Pilkada pada pasal 47 ayat (1), menyatakan, “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.” Tetapi bagai pepatah, “No lunch free (tiada makan siang gratis).” Termasuk bakal paslon dari internal kader parpol, tetap harus bayar mahar.
Nyaris tiada rekom gratis yang diberikan kepada bakal pasangan calon. Sebagian pimpinan parpol berdalih, mahar pilkada digunakan membiayai kampanye, dan upah saksi di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Sebagian parpol juga “meng-kreasi” mahar dengan menyelenggarakan konvensi. Peserta konvensi bukan sekadar dikenalkan dengan visi dan misi bakal calon. Melainkan juga mulai bertransaksi secara pragmatis, dengan hitungan uang, barang, maupun jasa.
Transaksi bakal calon Kepala Daerah kepada parpol, juga di-inisiasi melalui program yang dibiayai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Misalnya, yang paling populer, berupa pemberian hibah, dan bantuan sosial. Nilai hibah biasanya bernilai lebih dari Rp 5 juta per-proposal. Sedangkan bantuan sosial berkisar Rp 5 juta-an per-proposal. Bakal calon Kepala Daerah incumbent, sangat berpotensi menggelontor program hibah dan bantuan sosial untuk kepentingan kelompok.
Begitu pula jual beli jabatan eselon II, yang tergolong jabatan karir. Yakni meliputi Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro, (dan Kepala Bagian pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota). Menjadi tambang empuk Kepala Daerah berburu uang mahar. Padahal sudah terdapat koridor rekrutmen pejabat, berupa UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada pasal 19 ayat (3) merinci persyaratan jabatan pimpinan tinggi (eselon II).
Bahkan masih ditambah persyaratan lain yang dirinci melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang merekomendasikan “lelang jabatan” (seleksi terbuka). Serta terdapat Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 tahun 2014, khusus tentang seleksi terbuka. Namun seluruh persyaratan yang tercantum UU, PP, dan Peraturan Menteri masih bisa diterobos.
Persaingan karir bukan pada pemenuhan persyaratan, melainkan pada aspek “kedekatan” dengan Kepala Daerah. Jual beli jabatan, bagai efek gunung es. Hingga kini masih berlangsung melalui bawah meja dilakukan dan bisik-bisik. Serta melalui calo jabatan sesama pejabat, dan elit parpol. Yang terjaring OTT KPK hanya Kepala Daerah yang apes.

——— 000 ———

Rate this article!
Jual Beli Jabatan,5 / 5 ( 1votes )
Tags: