Jatim 74 Tahun, Bisa Melompat Lebih Jauh

(Menggagas Penyidik KPK sebagai Pimpinan OPD Pemprov)

Oleh :
Yunus Supanto
Wartawan senior penggiat dakwah sosial politik
Penetapan hari jadi propinsi Jawa Timur, digagas bukan sekadar administrasi pemerintahan. Tidak pula berdasar ketetapan pemerintah kolonial yang membuka Gewest (pemerintah daerah) propinsi pada awal tahun 1929. Juga tidak berdasar penetapan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoneisa), yang membagi Indonesia ke dalam delapan propinsi (19 Agustus 1945). Melainkan lebih ber-altar heroisme. Yakni, awal kepemimpinan (ke-gubernur-an) berdaulat bangsa sendiri.
Hari jadi propinsi Jawa Timur, merupakan de-facto, hari pertama berkantornya gubernur pribumi, Raden Mas Tumenggung (RMT) Soerjo. Yakni, 12 Oktober 1945. Walau sebenarnya, sidang PPKI telah mengumumkan RMT Soerjo (salahsatu anggota PPKI) sebagai gubernur. Sampai kalangan KNID (Komite Nasional Indonesia, semacam DPRD saat ini) mendesaknya. Karena jabatan gubernur tidak boleh dibiarkan kosong, berpotensi direbut kembali oleh penjajah.
RMT Soerjo, “kenyang” pengalaman sebagai pejabat teritorial, dimulai dari Mantri Polisi (semacam Sekretaris Kecamatan saat ini). Jabatan sebagai pimpinan, berawal sebagai asisten Wedana (di Madiun, tahun 1926), Wedana di Sidoarjo (tahun 1932), berlanjut menjadi Bupati Magetan, tahun 1938 (menggantikan mertuanya). Lalu naik lagi menjadi Residen Bojonegoro (1943). Maka pada hari pertama ngantor, gubernur Soerjo membentuk struktur pemerintahan propinsi.
Mulai 12 Oktober 1945, struktur pemerintahan propinsi Jawa Timur terbentuk. Sekaligus dijadikan tonggak hari jadi Jawa Timur, oleh bangsa sendiri, bukan pemerintahan propinsi oleh kolonial. Perdebatan panjang hari jadi Jawa Timur, diakhiri dengan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2007 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Timur. Mengambil histori sekaligus heroisme RMT Soerjo secara resmi menetapkan struktur pemerintahan propinsi, lengkap dengan pejabat pelaksana.
Pada zaman penjajahan, propinsi Jawa Timur didirikan pada 1 Januari 1929. Gubernur pertamanya, Willem Charles Hardeman, bangsa Belanda kelahiran Surabaya. Termasuk gubernur Belanda ketiga yang fenomenal (beringas), CHO Van de Plas. Berakhir pada kepemimpinan gubernur Belanda kelima, HC Hartevelt (tahun 1942). Ke-gubernur-an dibubarkan pemerintah Jepang, digantikan penguasa militer daerah (masa perang).
Propinsi Jawa Timur, selalu berkait dengan sejarah pembentukan pemerintahan nasional, sejak abad ke-7. Teritorialnya terbentang di timur pulau Jawa. Dikenal dengan sebutan Jawa Dwipa (dalam bahasa Kawi, berarti pulau padi). Serta memiliki garis pantai sangat panjang, bagai disediakan mendukung kemakmuran. Pada awal abad ke-14, wilayahnya dikenal dengan sebutan gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerto-raharjo (subur-makmur ladangnya, dalam kondisi aman tenteram).
Kemiskinan Petani
Jawa Timur juga dikenal sebagai arena kejuangan. Dalam bahasa Kawi disebut Jer Basuki Mawa Bea. Yang sekaligus dijadikan sebagai semboyan, dan cita-cita masyarakat. Tetapi memang tidak mudah untuk meraih semboyan. Dibutuhkan tekad bersama untuk melindungi para pekerja sawah-ladang (petani), serta nelayan. Sebagai tumpuan kedaulatan pangan, petani dan nelayan patut memperoleh perlindungan.
Namun ironis, hingga kini petani dan nelayan, bagai berkubang sendiri dalam lumpur, bagai berenang sendiri ke tepian. Rata-rata petani, dan nelayan, belum terjangkau akses permodalan (kredit bank) secara memadai. Bahkan menjadi simbol kemiskinan, dan keterbelakangan. Berprofesi sebagai petani atau nelayan, dianggap sebagai “kasta terendah.” Tiada pemuda bercita-cita menjadi petani maupun nelayan. Sangat sulit mencari SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) studi pertanian, dan nelayan.
Problem petani, dan nelayan, adalah kepemilikan lahan (dan sarana kerja melaut) serba minimal. Tetapi negara (pemerintah berbagai rezim, serta pemerintah daerah) tidak pernah memberi insentif kepemilikan lahan pertanian. Kecuali dengan syarat ber-transmigrasi. Keterpurukan usaha kepertanian, menyebabkan alih-fungsi lahan pertanian tak terbendung. Manakala terdapat penawaran jual lahan dengan harga memadani, petani enteng saja melepas lahannya.
Toh tiada keuntungan tambahan (added value) maupun insentif lain. Ironisnya, penyusutan lahan pertanian juga sering tergerus proyek infrastruktur pemerintah (jalan tol), serta pembangunan pabrik dan kebutuhan perumahan. Setelah menjual lahan, petani juga beralih profesi, menjadi buruh pabrik, pertukangan atau berdagang kecil-kecilan.
Seiring otonomi daerah, ke-swasembada-an pangan seolah tidak memiliki peta jalan. Padahal seharusnya, swa-sembada pangan wajib “memanjakan” petani. Realitanya, terjadi ambivalensi, sekaligus in-validitas data ke-pertani-an. Pemerintah pusat membuka keran impor beras dalam jumlah besar (berdasar Inpres Nomor 5 tahun 2015). Namun beberapa daerah malah ekspor beras berkualitas! Faktanya, beberapa petani di daerah memang surplus beras.
Surplus beras, dan ekspor beras berkualitas, bukan prestasi pemerintah. Melainkan murni inisiasi kelompok tani. Di Jawa Timur terdapat hampir dua juta hektar sawah, menyusut sekitar 250 hektar dibanding tahun 2015. Saat ini seluas 833.816 ha, berupa sawah ber-irigasi baik. Sisanya, sekitar 1 juta hektar berupa sawah tadah hujan. Hamparan sawah ini bergantung pada 800 ribu meter-kubik air yang ditampung dalam berbagai wadah air (danau, waduk, dan embung).
Perbandingan ketercukupan pengairan tiap hektar memperoleh jatah 0,85 meter kubik. Tentu tidak memadai. Ketersediaan air di Jawa Timur tergolong minimalis. Di Jawa Barat, rasio ketersediaan air 8 kali lebih besar dibanding Jawa Timur. Hamparan sawah ber-irigasi seluas 850 ribuan hektar. Tetapi volume penampungan air (danau, waduk dan embung) berkapasitas 5,85 juta meter-kubik. Sehingga setiap hektar bisa memperoleh jatah 6,7 meterkubik air.
Transparansi APBD
Sampai usia ke-74 tahun (2019) ini, Jawa Timur masih memerlukan aksi nyata pengentasan kemiskinan. Terutama melalui berbagai progra, jaminan perlindungan sosial. Karena berbagai jaminan sosial (antaralain BPJS, Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), belum tersalur secara baik dan benar. Tetapi pengentasan kemiskinan yang paling diharapkan, adalah menggenjot infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, dan pasar. Niscaya memerlukan belanja daerah.
Ironisnya, belanja daerah biasanya hanya bersandar pada potensi pendapatan. Ini paradigma yang sangat ketinggalan zaman. Jika hanya berpatokan pada potensi pendapatan, niscaya tidak akan muncul negara adi-daya seperti Amerika Serikat. Juga mustahil, Jepang, Korea, dan Singapura bisa menjadi negara maju. Maka diperlukan perubahan paradigma dalam meng-konstruksi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
APBD, pada sisi belanja seharusnya digagas anggaran sesuai kebutuhan daerah. Di Jawa Timur, butuh banyak pelabuhan, butuh banyak jalan pembuka ke-terisolasi-an. Bahkan masih butuh kelistrikan, karena masih ribuan kampung belum teraliri listrik. Terutama di Madura, Jawa Timur kawasan barat, serta kawasan Timur (Probolinggo sampai Banyuwangi). Sisi belanja daerah yang besar, bisa ditutup dengan metode KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Juga bisa melalui transparansi dan akuntabilitas.
“Transfer” antar kelembagaan telah lazim. Contohnya, daerah lain, pimpinan Satpol PP (Pamong Praja) telah diserahkan pada Kepolisian, dan TNI. Jawa Timur, bagai miniatur Indonesia. Tempat tinggal berbagai suku bangsa asli, dengan percabangan yang beragam bahasa dan budaya. Diperlukan suasana tata tentrem kertaraharja sebagai peta jalan menuju Jer Basuki Mawa Bea.

————- *** ————–

Tags: