Institusi Ideologi Negara

Benarkah kehidupan bernegara telah melenceng dari asas (ideologi) Pancasila? Kekhawatiran itu tercermin dari indikasi perilaku sosial, terutama kalangan pejabat dan tokoh masyarakat. Media sosial berbasis internet dijadikan jagad pencitraan, sekaligus menistakan pihak lain. Dinamika politik, makin meng-khawatirkan. Terutama menjelang pemilihan umum. Masyarakat bagai “di-adu” secara diametral pada saat pilpres, pemilu legislatif dan pilkada.
Melemahnya ideologi kenegaraan berpotensi mengoyak persatuan nasional. Begitu pula dinamika sosial, juga terancam krisis teladan. Banyak anggota DPR membanting kursi menggebrak meja pada saat rapat musyawarah. Konon karena terjadi “politicking,” yang mesti dibalas dengan anarkhis. Ini nyata-nyata menyimpangi sila ke-4.
Tak salah presiden KH Abdurrahman Wahid (gus Dur) sampai menggelari DPR sebagai arena TK (taman kanak-kanak). Ironisnya, pertarungan (politicking) di DPR makin kental. Pada situasi lain, ribuan anggota DPR (dan DPRD) terjerat kasus gratifikasi, serta suap. Setidaknya, kepercayaan masyarakat terhadap anggota legislatif makin merosot. Karena kerapnya kunjungan kerja yang tidak berguna, hanya berupa plesiran.
Bahkan parlemen hasil pemilu 2014, pernah terpecah menjadi dua kubu besar. Kelompok Indonesia hebat (KIH), dan kelompok merah putih (KMP). Keduanya dalam posisi diametral, saling menjegal. Bersyukur, dalam kepemimpinan presiden Jokowi, dua kubu bisa “dilobi.” Banyak yang akur dengan pemerintah, walau tetap kritis. Hanya tersisa faksi kecil, dalam posisi tersudut.
Di luar parlemen, banyak pula tokoh masyarakat memicu kegaduhan sosial. Itu menyimpangi sila ke-3. Sedangkan sila pertama, kedua, dan ke-lima, telah lama digerus materialisme dan kebebasan individual. Menistakan saudara sebangsa nyaris menjadi kebiasaan. Sampai terjebak penyebaran berita bohong (hoax) dan fitnah.
Siapa tak prihatin? Maka wajar dua lembaga tertinggi negara, ke-presidenan dan MPR, meng-inisiasi pemantapan ideologi ber-negara. Memberi wadah (kelembagaan) meluaskan sosialisasi Pancasila. Agar seluruh masyarakat Indonesia melaksanakan “pesan” Pancasila. Terutama elit politik, serta “yang bermain” pada kancah politik.
Seperti dahulu, rezim presiden Soeharto, memiliki lembaga yang mengurusi P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa menjadi panduan kehidupan bernegara. Dibentuk melalui Ketetapan MPR (Nomor II tahun 1978). Sekaligus menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis pelaksanaan Pancasila.
Saat ini produk hukum ini (tentang P-4) tidak berlaku lagi, dicabut dengan Ketetapan MPR (Nomor XVIII tahun 1998). Tap MPR yang menghapus P-4 termasuk dalam kelompok Ketetapan MPR yang bersifat final. Lebih dikukuhkan lagi melalui Ketetapan MPR (Nomor I tahun 2003). Konon P-4, dianggap menjadi “pesaing” kaidah agama. Karena seluruhnya (36 butir) pemaknaan Pancasila mirip yang diajarkan agama-agama.
Namun seharusnya, tuduhan kemiripan dengan ajaran agama, tidak menjadi penyebab “gentarnya” negara melaksanakan pe-lembaga-an Pancasila. Mestinya dianggap sebagai dukungan negara terhadap perilaku sosial. Sebab, sila pertama Pancasila, pun merupakan inti ajaran agama. Bahkan seluruh sila Pancasila merupakan inti ajaran agama.
Maka seharusnya dipahami, bahwa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) bukan negara sekuler. Melainkan negara berdasar Pancasila bersendi ajaran agama. Peng-gagas-an dasar negara (Pancasila) oleh para pendiri negara, terbukti sesuai dengan ke-bhineka-an Indonesia. Dan sesungguhnya merupakan “potret” sosial sejak awal adanya suku-suku bangsa Indonesia.
Hebatnya, para pendiri negara memasukkan Pancasila dalam mukadimah UUD 1945, yang tak dapat diubah oleh siapapun. Sebagai dasar kenegaraan telah final. Kini, pe-lembaga-an Pancasila telah disepakati antara presiden dengan MPR. Misinya, mengukuhkan pesan ideologi kenegaraan. Kelembagaan (yang baru) ini akan lebih berupa pembangunan karakter. Antaralain ke-santun-an dalam berpolitik, serta gotong-royong dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

                                                                                                            ——— 000 ———

Rate this article!
Institusi Ideologi Negara,5 / 5 ( 1votes )
Tags: