Inspektorat Kabupaten Blitar Awasi Penggunaan Dana Desa

Achmad Lazim. [Hartono/Bhirawa]

Kabupaten Blitar, Bhirawa
Menghindari adanya dugaan penyalahgunaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD), Inspektorat Kabupaten Blitar mulai melakukan pengawasan di seluruh Desa se-Kabupaten Blitar.
Kepala Inspektorat Kabupaten Blitar, Achmad Lazim mengatakan agar pengawasan bisa lebih optimal dibutuhkan juga sinergi lintas sektor agar bersama-sama untuk ikut mengawasi penggunaan Dana Desa (DD).
“Apabila masih ditemukan penyalahgunaan Dana Desa, maka nantinya akan diproses sesuai prosedur yang ada seperti akan berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti pihak Kepolisian ataupun Kejaksaan,” kata Achmad Lazim.
Lanjut Achmad Lazim, pengawasan ini dilakukan lebih untuk menghindari adanya penyelewengan dana oleh pelaksana di lapangan serta untuk menghindari adanya kesepakatan yang menyalahi aturan terkait penggunaan Dana Desa.
“Inspektorat Kabupaten Blitar terus memantau perkembangan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) agar digunakan tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu diakuinya adanya Dana Desa yang merupakan salah satu terobosan dari Pemerintah Pusat diharapkan akan memberikan kesejahteraan serta peningkatan masyarakat Desa, namun jika ada temuan penyelewengan dan berdampak buruk bagi Desa penerima program Dana Desa justru pihaknya tak segan untuk memproses secara hukum, karena kami juga berharap penggunaannya benar-benar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin demi kemajuan Desa.
“Salah satu langkah untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan adalah dengan memperketat pengawasan serta melakukan pembinaan kepada perangkat desa agar tidak disalahgunakan,” ujarnya.
Tambah Achmad Lazim, pihaknya memastikan akan terus meningkatkan sosialisasi serta pengawasan penggunan dana desa guna mencegah terjadinya kerugian uang negara.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Sementara, Abdul Munib, juga meminta Pemkab Blitar tegas dalam pengawasan penggunaan Dana Desa yang selama ini dianggap masih kurang maksimal.
Bahkan pihaknya juga telah menerima banyak masukan adanya pengawasan penggunaan yang tidak maksimal selama ini yang dianggap rawan untuk diselewengkan.
“Untuk mencegah penyalahgunaan Dana Desa, Pemkab Blitar harus tegas dan berani memberikan sanksi bagi yang terbukti. Ini juga demi kepentingan masyarakat Desa dan Kabupaten Blitar terhindar dari penyalahgunaan dana dan wewenang,” pungkasnya. [htn]

Tags: