Honorer K2 Datangi Kantor BKDPP Jombang

Para tenaga honorer K2 berkumpul setelah perwakilan mereka diterima oleh Kepala BKDPP Jombang, Senin (11/2) siang kemarin. [Arif Yulianto]

Jombang, Bhirawa
Sekitar 50 orang tenaga honorer Katagori 2 (K2) ‘nglurug’ Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Jombang, Senin (11/09).
Mereka mempertanyakan kepastian nasib mereka pasca turunnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa akan diadakannya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang oleh para tenaga honorer K2 tersebut, kebijakan itu dikembalikan kepada daerah masing-masing.
Disebut oleh salah seorang tenaga K2 Jombang, Ipung Kurniawan, di dalam portal yang memuat tentang PP Nomor 49 Tahun 2018 itu, sebelum dibuka rekrutmen PPPK agar melakukan konfirmasi kepada daerah.
“Tadi saya konfirmasi kepada daerah (Jombang), katanya tidak mengajukan. Alasannya karena anggaran sudah berjalan, APBD sudah berjalan, dan sudah di dok, dan terlalu besar. Itu nanti akan membebani APBD,” terang Ipung setelah diterima oleh Kepala BKDPP bersama beberapa perwakilan K2 lainnya.
Ipung menambahkan, hal ini sebenarnya sudah pernah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang beberapa waktu yang lalu yang intinya, anggaran untuk menggaji PPPK dari daerah.
“Tapi (berasal) dari DAU (Dana Alokasi Umum). Jauh Sebelumny sudah saya sampaikan seperti itu. PNS (Pegawai Negeri Sipil) juga dari DAU, ‘lha’ PPPK ini juga bagian dari PNS. Jadi ASN (Aparatur Sipil Negara) sekarang ada 2, PNS dan PPPK. Mestinya, yang PPPK ini juga punya hak untuk masuk DAU,” imbuh Ipung. Dengan kondisi tersebut, Ipung menyebutkan, seolah-seolah Pemkab Jombang seolah-olah dibayang-bayangi rekrutmen PPPK membebani daerah dan berujung ketidakberanian melakukan penganggaran. Ia menandaskan, jika hingga tanggal 16 Februari 2019 nanti belum ada kepastian tentang nasib mereka pada konteks rekrutmen PPPK, ia bakal mengajak massa lebih banyak untuk melakukan aksi yang sama seperti yang mereka lakukan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kantor Pemkab Jombang beberapa waktu yang lalu.
“Kenapa kita mendesak harus tahapannya di tahun ini, karena sudah keluar SE (Surat Edaran) MenPAN, ada tahapan-tahapan. Untuk tahapan 1, pembukaan PPPK ini, khusus honorer K2. Tahapan 2, untuk non K2, tadi disampaikan BKD, akan diajukan tahun depan. Ini kan omong kosong, tahun depan sudah ‘nggak’ ada itu K2,” paparnya menandaskan.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala BKDPP Jombang, Senen membenarkan bahwa, pihaknya telah menerima perwakilan tenaga honorer K2. Pada intinya, kata Senen, mereka menyampaikan pada tahun 2019 ini ikut dilibatkan dalam proses pengadaan PPPK.
“Tetapi kami sampaikan juga kepada mereka bahwa di tahun 2018, dari sisi anggaran kita belum siap. Karena program terkait dengan PPPK ini, APBD kita sudah ditetapkan. Yang kedua, APBD kita kemampuannya juga terbatas,” jelas Senen.
Senen melanjutkan, kondisi tersebut telah disampaikannya kepada KemenPAN-RB. Pihaknya berharap, jika pada tahun 2019 ini belum dapat ikut berproses, pada tahun 2020, setelah anggaran untuk PPPK ini teralokasikan terkait penggajian dan tunjangannya, dapat dilakukan perekrutan.
“Dari formasi yang ditetapkan dari KemenPAN, 474 (orang), kita hitung kurang lebih (membutuhkan) Rp 22 Miliar,” pungkas Senen. [rif]

Tags: