Hindari Kasus Hukum, Kepala Desa Jombang Diminta Berpatokan pada APBDes

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab saat membuka Sosialisasi Peraturan Bupati Jombang tentang Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi hasil pajak dan restribusi daerah (PDRD), Rabu siang (27/03). [Arif Yulianto/ Bhirawa]

Jombang, Bhirawa
Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab meminta kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Jombang mengikuti prosedur dalam melaksanakan keuangan desa. Salah satunya dengan berpatokan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar dalam melaksanakan keuangan desa, tidak berurusan dengan masalah hukum.
Bupati menandaskan hal tersebut usai acara Sosialisasi Peraturan Bupati Jombang tentang Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pembagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) tahun 2019 di Pendopo Kabupaten Jombang yang diikuti kepala desa se-kabupaten Jombang, Rabu siang (27/03).
“Dalam pelaksanaannya harus berdasarkan musyawarah, dan di situ sudah ada APBDes, perencanaannya sudah ada. Semua harus terencana,” ujar Bupati Jombang.
Pada acara tersebut, para kepala desa akan diberikan materi tentang pengelolaan keuangan desa seperti DD, ADD, dan PDRB dengan pemateri lintas kedinasan seperti dari Inspektorat maupun dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.
Bupati menambahkan, untuk penggunaan Dana Desa, porsi terbesar masih akan digunakan desa-desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Selain untuk pembangunan infrastruktur desa, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) nya juga tak kalah penting.
“Karena infrastruktur ini masih harus kita tingkatkan di desa. Masih banyak apakah itu irigasi atau jalan, masih banyak (yang perlu dibangun),” tandas Bupati Mundjidah Wahab.
Setiap tahun, lanjut Bupati Jombang, ada perubahan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.
“Mesti ada peningkatan, prioritasnya apa, kita mengacu dari Kementrian Desa,” imbuhnya.
Selain itu, diterangkannya, untuk pencairan Dana Desa tahap awal di Kabupaten Jombang, saat ini sudah dalam tahap proses, karena regulasi yang mengaturnya di tingkat daerah (Perbup) sudah ada.
“Perbupnya sudah ada, maka nanti akan diproses untuk tahap awal,” pungkas Bupati.(rif)

Tags: