Hasil Audit Keluar, Berkas Tersangka Kasus KMK BRI Belum Rampung

Heru Kamarullah

Kejari Surabaya, Bhirawa
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabay belum juga merampungkan berkas lima tersangka dugaan kasus korupsi Kredit Modal Kerja (KMK) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Surabaya Manukan Kulon.
Padahal, hasil audit dugaan kerugian negara dari kasus ini dikabarkan sudah keluar. Sayangnya dikonfirmasi perihal besaran hasil audit dugaan kerugian negara dalam kasus ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya, Heru Kamarullah enggar merincikan hal tersebut.
“Hasil audit tidak bisa dibuka sekarang, tapi nanti dipersidangan. yang jelas BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) sependapat bahwa terdapat kerugian negara dalam kasus ini,” kata Heru Kamarullah, Minggu (29/9).
Dalam perkara ini, penyidik Pidsus Kejari Surabaya telah menetapkan lima orang tersangka. Kelimanya, yakni mantan Associate Account Officer (AAO) pada BRI Cabang Surabaya Manukan Kulon, Nanang Lukman Hakim; Debitur BRI, Lanny Kusumawati; mantan pegawai Bank BRI, Nur Cholifah (DPO), Agus Siswanto dan Yano Octavianus Albert Manopo (keduanya adalah debitur).
Disinggung terkait sudahkan dilakukan pelimpahan berkas kelima tersangka ke Pengadilan, Heru mengaku saat ini sedang fokus pada pemberkasan. Sayangnya saat ditanya target perampungan berkas kelima tersangka, Heru enggan berspekulasi dan mengaku masih berkutat pada pemberkasan tersangka dalam kasus ini.
“Masih pemberkasan (lima tersangka). Secepatnya akan kami limpah ke Pengadilan,” pungkas Heru.
Kasus ini berawal pada 2018, dimana saat itu Bank BRI Cabang Surabaya Manukan Kulon terdapat proses pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) Ritel Max Co kepada sembilan debitur. Pemberian kredit ini diberikan tersangka Nanang Lukman Hakim yang saat itu menjadi AAO.
Saat proses pemenuhan persyaratan kredit, Nanang Lukman Hakim bersekongkol dengan empat tersangka lainnya untuk membuat kredit fiktif. Dengan modus pemalsuan indentitas debitur, legalitas usaha Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) debitur diduga juga palsu digunakan untuk penggelembungan agunan dan penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan kredit. [bed]

Tags: