“Harga” Jabatan Politik

Karikatur Ilustrasi

Tuntutan transparansi keuangan partai politik (parpol) terasa semakin penting menjadi prioritas. Sudah banyak elit parpol dipenjara karena kasus KKN. Sehingga diperlukan pencegahan korupsi pejabat politik, melalui perundang-undang. Terutama perubahan UU parpol, dan sistem pencalonan legislatif. Misalnya, bakal caleg dipilih oleh panitia seleksi independen. Selanjutnya hasil seleksi digunakan oleh parpol sebagai caleg.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tim akan mengirim tim supervisi ke DPR-RI. Diharapkan tim akan lebih seksama membimbing tatacara pembuatan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Terutama kalangan legislatif, MPR, DPR-RI, DPRD propinsi, serta DPRD Kabupaten dan Kota. Berdasar data KPK, 14 ribu anggota legislatif belum melaporkan LHKPN. Padahal masa kerja hampir habis 5 bulan mendatang.
Hasil Pemilu legislatif tahun 2014 lalu, jumlah anggota DPR, DPD, DPRD propinsi, serta DPRD Kabupaten dan Kota, sebanyak 19.639 orang. Yang belum menyetor LHKPN sebanyak 14.064 orang (72%). Bisa jadi, karena berstatus tahanan KPK maupun Kejaksaan di daerah. Sehingga tidak bisa menyusun LHKPN. Sedangkan anggota legislatif hasil PAW (Pengganti Antar Waktu) juga belum mampu menyusun LHKPN.
Penyusunan LHKPN oleh anggota legislatif merupakan kewajiban setiap anggota. Lazimnya berisi catatan seluruh kekayaan, berupa aset tak bergerak (rumah, dan tanah), harta bergerak (mobil) sampai nomnal tabungan, deposito, dan uang. Nilai seluruhnya ditaksir berdasar nilai saat membeli, dan harga ke-kini-an. Juga asal asal seluruh kekayaan. Tak terkecuali yang diperoleh dari warisan, maupun hibah. Beberapa pejabat publik dikenal pula sebagai tokoh masyarakat (ulama, guru, dan tetua adat), sehingga lazim memperoleh hibah.
Hal yang sama juga dilakukan terhadap pejabat publik jajaran eksekutif (pemerintah dan pemerintah daerah). Terutama Gubernur, Bupati dan Walikota. Bisa jadi, tidak seluruh kekayaan pejabat publik dimasukkan dalam LHKPN, sengaja disembunyikan. Antara lain di-atas nama-kan sanak kerabat. Karena itu diperlukan “bujukan” personel tim KPK, bisa menggali tuntas kekayaan pejabat publik. Sekaligus meng-aman-kan masa depan pejabat.
LHKPN digagas menjadi cara pencegahan potensi kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Namun realitanya, semakin banyak pejabat publik menjadi tersangka kasus KKN. Berdasar catatan KPK, anggota legislatif (DPR-RI, dan DPRD) periode 2014-2019 sebanyak 300-an orang terjerat kasus korupsi. Tersebar di 13 propinsi. DPRD Propinsi Sumatera Utara menyetor tersangka paling banyak (50 orang). Disusul DPRD Kota Malang (41 orang).
KKN konon, disebabkan ongkos politik yang sangat mahal pada saat proses pencalonan. Bagai pepatah, no lunch free,” (tiada makan siang gratis). Tiada rekrutmen calon pejabat publik tanpa biaya politik. Lebih lagi pada proses pencalonan dalam pilkada. Walau UU Walau undang-undang (UU) Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, nyata-nyata melarang, disertai ancaman hukuman berat. Yakni sebesar 10 kali lipat suap yang diterima.
Begitu pula menjadi pimpinan parpol, tidak mudah. Pada setiap proses pemilihan, tingkat Kabupaten dan Kota, hingga DPP (Dewan Pengurus Pusat), memerlukan ongkos sangat besar. Konon pula, ongkos yang besar akan “balik modal” tidak lama. Yakni, melalui lingkaran persekongkolan KKN parpol memeras calon kader, dan calon pejabat publik. Bahkan jabatan struktural perguruan tinggi negeri (Rektor), bisa diupayakan melalui jalur politik.
Seiring sistem pemilihan umum (pemilu) serentak dengan pemilihan presiden (pilpres). Yang diperlukan bukan hanya sistem menghindari money politics jelang pemilu. Tetapi juga perlu audit anggaran parpol oleh akuntan publik yang direkomendasi KPU. Serta perubahan sistem rekrutmen pejabat politik melalui panitia seleksi independen yang meng-garansi pencegahan KKN.

——— 000 ———

Rate this article!
Tags: