Gus Ali Berharap Bupati Malang Definitif Segera Dilantik

Ketua DPC PKB Kab Malang H Ali Ahmad

Kabupaten Malang, Bhirawa
Belum ditetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang HM Sanusi sebagai Bupati Malang definitif oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), setelah Bupati Malang non aktif H Rendra Kresna yang telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, tanggal 9 Mei 2019, karena kasus gratifikasi. Maka hal itu membuat roda pemerintahan di Kabupaten Malang tidak maksimal dalam menjalankan program kerjanya.
Sebab, Plt Bupati Malang kewenangannya sangat terbatas,baik dalam ruang lingkup maupun keleluasaan. Sehingga untuk melaksanakan fungsi dan kebijakan sehari-hari, Plt tidak pernah sama persis dengan pejabat bupati yang digantikan untuk sementara.
Sehingga hal itu membuat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Malang H Ali Achmad atau biasa dipanggil Gus Ali tetap berharap agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjko Kumolo segera melantik HM Sanusi sebagai Bupati Malang definitif. “Dengan segera dilantiknya Plt Bupati Malang HM Sanusi menjadi Bupati Malang definitif, tentunya untuk optimalisasi roda pemerintahan di Kabupaten Malang,” ujar Gus Ali, Selasa (13/8), saat dihubungi melalui telepon selulernya.
Menurutnya, dirinya sudah mendapatkan informasi jika semua persyaratan sudah dikirim Gubernur Jawa Timur (Jatim) ke Mendagri. Namun, hasilnya hingga sekarang Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Bupati Malang definitf HM Sanusi dari Mendagri juga belum turun. Sehingga pihaknya kini hanya menunggu SK Mendagri saja. Karena pengangkatan kepala daerah itu ranahnya Mendagri, sehingga kita tunggu saja SK itu turun
“Meski SK Pengangakatan Bupati Malang definitif yang hingga kini belum turun dari Mendagri, maka dirinya tidak bisa mengatakan apakah itu ada unsur politis atau tidak.,” tegas Gus Ali, yang kini juga menunggu pelantikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang sebelunya mencalonkan sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Malang Raya.
Dalam menanggapi persoalan belum dilantiknya Plt Bupati Malang HM Sanusi sebagai  Bupati Malang defitif oleh Mendagri, hal ini juga ditanggapi Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Malang Priyo Sudibyo, bahwa belum dilantiknya HM Sanusi sebagai Bupati Malang definitif oleh Mendagri, dirinya menduga ada permainan ataupun kesengajaan untuk tidak segera dilantik.
”Apakah ada sebuah manuver politis yang dilakukan oleh Mendagri, sehingga tidak perlu diketahui orang banyak. Dan jika manuver Mendagri Tjahjo Kumulo yang juga kader PDIP itu benar, tentunya telah merugikan roda pemerintahan di Kabupaten Malang, yang dampaknya juga dirasakan masyarakat,” tegas Priyo.
Perlu diketahui, sebelumnya Koordinator Paguyuban Aparatur Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Malang Hendik Arso Marhein telah mempersoalkan Mendagri yang tidak segera melantik Plt Bupati Malang HM Sanusi sebagai Bupati Malang definitif, sehingga Papdesi menduga ada sengajaan yang dilakukan Mendagri.
Selain itu juga, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhamadiyah Malang (UMM) DR Sulardi, jika persoalan penetapan Bupati Malang secara definitif yang belum dilakukan Mendagri, bisa ada dugaan unsur politik. Diantaranya, sengaja diulur-ulur untuk dilakukan pelantikan Bupati Malang definitif, agar tidak ada jabatan Wakil Bupati (Wabup) Malang. Karena SK pengangatakan Bupati Malang definitif mengakibatkan sisa masa jabatan menjadi kurang 18 bulan. [cyn]

Tags: