Gugatan Ditolak, Pengacara Eks Pentolan HTI Sebut Hakim tidak Adil

Suasana sidang gugatan prapRTadilan kepada Kapolres Mojokerto,di PN Mojokerto, Kamis (11/4). [kariyadi/bhirawa.]

(Puutusan Sidang Praperafilan terhadap Kapolres Mojokerto di PN Mojokerto)

Kab Mojokerto, Bhirawa
Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto akhirnya menolak gugatan praperadilan eks pentolan HTI Jatim Heru Ivan Wijaya (46). Dengan putudan ini, artinya penyidikan kasus ujaran kebencian dengan tersangka Heru tersebut tetap tetap berlanjut.
Sidang pembacaan putusan praperadilan digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko. Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal Juply S Pansariang.
Penggugat Heru menunjuk  tim kuasa hukum dari LBH Pelita Umat. Sementara pihak tergugat, Kapolres Mojokerto AKBP Setyo Koes Heriyatno diwakili kuasa hukum dari Bagian Hukum Polda Jatim.
Sidang dengan penjagaan ketat aparat kepolisian ini berlangsung tertutup dari media. Polisi yang berjaga di seputaran ruang sidang melarang wartawan masuk dengan dalih ruangan sudah penuh. Padahal, ruang sidang terlihat masih longgar. Puluhan pendukung penggugat hanya bisa memenuhi luar pengadilan dan bebetapa di dalam ruang sudang.
Dalam putusannya, hakim menolak permohonan Heru Wijaya. Heru mengajukan praperadilan agar status dirinya sebagai tersangka kasus ujaran kebencian melalui medsos dibatalkan oleh Polres Mojokerto. Selain itu, eks Wakil Ketua HTI Jatim ini meminta Polres menerbitkan Surat Penghentian Proses Penyidikan (SP3).
“Hari ini pembacaan putusan. Putusan tersebut menurut kami telah mengesampingkan apa yang kami simpulkan dalam persidangan,” kata Budi Harjo, salah satu kuasa hukum Heru Wijaya kepada wartawan usai sidang.
Kuasa hukum Heru Wijaya lainnya, Nur Rahmad menilai putusan hakim praperadilan ini tidak adil. Menurut dia, bukti-bukti yang telah disuguhkan tim pengacara Heru dalam persidangan menunjukkan penetapan kliennya sebagai tersangka tak sesuai prosedur hukum.
“SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dikeluarkan oleh Polres Mojokerto tanggal 29 September 2018 tidak diberikan. Padahal jelas-jelas dalam aturan MK (Mahkamah Konstitusi) harus diberikan. Kami sampaikan dalam kesimpulan, itu dikesampingkan oleh hakim,” tandasnya.
Selain itu, Rahmad menilai pembuatan surat penetapan tersangka untuk Heru Wijaya terkesan dipaksakan oleh Satreskrim Polres Mojokerto. Surat nomor S.Tap/16/III/RES.1.1.1./2019/Satreskrim itu dibuat 25 Maret 2019.
“Surat itu dipaksakan untuk diserahkan setelah kami mengajukan praperadilan tanggal 29 Maret 2019. Itu menunjukkan kesewenang-wenangan,” bebernya.
Dengan putusan hakim ini membuat Heru Wijaya tetap menjadi tersangka kasus ujaran kebencian. Eks pentolan HTI itu dilaporkan ke polisi oleh Ali Muhammad Nasih, Ketua Cabang GP Ansor Kabupaten Mojokerto pada 23 September 2018.
Pelaporan itu terkait dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Heru melalui media sosial. Dalam postingan yang diduga diunggah Heru, menuduh Banser sebagai alat untuk menggebuki sesama muslim.
Heru pun dituduh melanggar Pasal 45A juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE.
“Kami akan terus melakukan pembelaan terhadap klien kami,” tanmbah Rahmad.
Sebelumnya Heru Ivan Wijaya mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kapolres Mojokerto AKBP Setyo Koes Heriyatno karena tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Pelapir menilai penetapan dirinya sebagai tersangka tak sesuai prosedur hukum. [kar]

Tags: