Gubernur Khofifah Antisipasi Delapan Titik Rentan Korupsi

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menandatangani komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Jatim KPK di Gedung Negara Grahadi, Kamis (28/2).

Pemprov Siapkan Survei Penilaian Integritas
Pemprov, Bhirawa
Komitmen terhadap pencegahan korupsi terus dikuatkan Pemprov Jatim bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepala daerah di 38 kabupaten/kota. Hal itu ditunjukkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melalui penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Jatim bersama KPK di Gedung Negara Grahadi, Kamis (28/2).
Gubernur Khofifah bercerita, saat menjabat Menteri Sosial pihaknya pernah bekerjasama dengan KPK untuk mendampingi bagian titik rawan di Kemensos sebagai pilot project wilayah bebas korupsi. Hal yang sama diharapkan Khofifah dapat dilakukan di Pemprov Jatim. Khususnya untuk delapan titik rawan korupsi dan satu area strategis agar mendapat pendampingan dan percepatan proses akuntabilitas.
Delapan titik area tersebut antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen aset daerah. Selain itu, Khofifah juga melihat area strategis yang rawan korupsi seperti pendidikan, kesehatan pangan dan pertanian.
“Area strategis ini berkaitan secara langsung dengan OPD. Makanya OPD juga kita hadirkan. Karena OPD akan menjadi bagian yang mempertanggungjawabkan di titiknya masing-masing,” tutur Khofifah. Pihaknya ingin memastikan, bahwa mekanisme pencegahan ini harus dilakukan seoptimal mungkin. Sehingga pendampingan kepada tim di tiap OPD sangat penting.
Khofifah juga menjelaskan, aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi ini menggunakan sistem pelaporan melalui aplikasi MCP (Monitoring Center for Prevention) korsupgah. “Aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi,” katanya.
Dari pelaporan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018 di Jatim yang telah diverifikasi oleh KPK per tanggal 15 Januari 2019. Terdapat 39 pemerintah daerah di Jatim yang terdiri 38 pemerintah daerah dan satu Pemprov, rata-rata mendapat nilai 66 persen atau 8 persen lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional yaitu sebesar 58 persen. Nilai tertinggi pemerintah daerah di Jatim adalah sebesar 93 persen dan nilai terendah sebesar 39 persen.
Pencapaian setiap sektor secara rata-rata tersebut, lanjutnya, terdiri dari pencapaian program perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 71 persen, barang dan jasa sebesar 61 persen, PTSP sebesar 77 persen, dan kapabilitas APIP sebesar 64 persen. Juga manajemen ASN sebesar 65 persen, dana desa sebesar 71 persen, dan manajemen aset sebesaf 80 persen.
“Sementara itu optimalisasi pendapatan daerah masih berada di angka terendah yakni 47 persen, jadi kami harapkan ada asistensi lebih detail dari tim korsupgah sehingga dari sisi pendapatan bisa lebih dioptimalkan ke depannya,” katanya.
Gubernur Khofifah mengatakan, beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aksi program pemberantasan korupsi ini diantaranya, di sektor perencanaan dan penganggaran APBD, aplikasi perencanaan dan penganggaran sudah ada namun kedua aplikasi masih belum terintegrasi. Kemudian di sektor PTSP, masih adanya permintaan rekomendasi teknis yang belum dapat dilaksanakan dalam PTSP.
“Di sektor dana desa, pengawasan terhadap dana desa masih belum optimal karena terbatasnya anggaran pemerintah kabupaten. Sedangkan anggaran pengawasan dari pusat untuk mengawasi dana desa sampai saat ini masih nihil,” katanya.
Terkait kendala ini, Gubernur Khofifah meminta bimbingan kepada KPK dan instansi terkait agar rencana aksi yang akan dilanjutkan pada tahun ini dapat terlaksana dengan optimal.
Sementara itu, terkait pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai tindak lanjut dari surat Mendagri, Khofifah mengaku telah disiapkan anggaran di DPA Inspektorat Jatim tahun 2019. Survei ini bekerjasama dengan badan pusat statistik (BPS) dan akan dilaksanakan antara bulan Juli dan Agustus tahun 2019.
Survei ini akan menilai pengelolaan anggaran, kasus suap di lembaga, perlakuan terhadap pelapor tindak pidana korupsi dan pengelolaan SDM di lembaga tersebut. Dari survey ini akan terlihat area yang rentan terjadi penyimpangan sehingga bisa segera direncanakan kegiatan preventif ataupun solusi untuk menjaga kepercayaan publik.
“Melalui survei penilaian integritas ini sekaligus bisa diukur implementasi program MCP. Harus ada korelasi antara hasil survei dengan hasil MCP, jika ada perbedaan yang signifikan pasti ada yang perlu diperbaiki lagi,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

10 Terbaik MCP di Provinsi Jatim
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Korwil 6 (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Asep Rahmat Suwanda, mengapresiasi Pemprov Jatim khususnya kab/kota yang secara luar biasa melaksanakan kerjasama yang baik dengan KPK.
Menurutnya, berdasarkan penilaian MCP di Provinsi Jatim, hasilnya 10 teratas diraih Pemkab Lamongan, Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim, Pemkab Situbondo, dan Pemkot Batu. Kemudian, Pemkab Banyuwangi, Pemkab Malang, Pemkab Kediri, Pemkab Sampang dan Pemkab Blitar.
Dalam kesempatan itu, Asep sempat memberikan apresiasi kepada Pemkab Lamongan karena menempati ranking satu di antara 10 pemerintah di wilayah Provinsi Jatim. Asep bahkan secara khusus meminta Bupati Fadeli untuk berdiri sebagai penghormatan kemudian disusul Surabaya berada di rangking kedua.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, penandatanganan komitmen ini dilakukan karena KPK prihatin ketika melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau penindakan kepala daerah. Kasus OTT ini menurutnya bukan sebuah prestasi namun tragedi terhadap masyarakat yang susah payah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah namun di tengah jalan terkena OTT.
Menurutnya, sebagian besar kasus korupsi atau 80 persennya terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. Walaupun sebagian besar sudah melalui e-procurement, tapi kolusi masih bisa terjadi. Selain itu, Penguatan APIP di banyak daerah menurutnya belum diberdayakan secara optimal, hanya sebatas keberadaanya saja namun kapasitas maupun jumlah auditornya tidak seimbang dengan beban tugas. Kepala daerah juga sering intervensi terhadap APIP dalam melakukan audit.
“Kami ingin perekrutan inspektur harus dilakukan dengan fit n proper test, sehingga inspektorat menjadi lembaga yang independen mengawal bapak ibu sampai akhir jabatan. Bila APIP dimaksimalkan maka potensi terjadinya korupsi bisa dikurangi secara maksimal,” pungkas dia. [tam]

Tags: