Gubenur Jatim Imbau Optimalisasi Pendapatan Daerah dengan OSS

Wabup Mojokerto, Pungkasiadi (kanan) dan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari (kiri) dalam Rakor di Gedung Grahadi, Selasa (23/4). [kariyadi/bhirawa]

(Rakor Optimalisasi Pendapatan Daerah bersama KPK dan Pemprov Jatim)

Kab Mojokerto, Bhirawa
Upaya optimalisasi pendapatan daerah harus memperhatikan koneksitas. Salah satu cara yang diterapkan yakni dengan konsep One Single Submission (OSS). Hal ini disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dalam rapat koordinasi optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban barang milik daerah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (23/4).
”Optimalisasi pendapatan daerah, harus memperhatikan koneksitas. Terlebih jika sudah bicara 4.0, maka semuanya sudah OSS. Sehingga nanti, seluruhnya hanya menjadi satu pintu. Kita bicara single data. Dari sini, proses akuntabliltas dari seluruh proses penyelanggaraan negara bisa lebih jelas dan ringkas,” ujar Gubernur Khofifah.
OSS sendiri adalah sebuah sistem yang terintegrasi secara elektronik dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga Pemda di Indonesia. OSS dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional, melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai usaha.
Ikhtiar-ikhtiar optimalisasi pendapatan daerah, tambah Khofifah, juga membutuhkan koneksi dan koordinasi antara eksekutif dan lembaga-lembaga vertikal (OJK, BPN, Pajak). Tentunya dengan didukung sistem IT yang memungkinkan.
”Mohon kami yang di Pemprov maupun Pemda untuk didampingi. Terutama koneksitas di daerah, untuk mewujudkan OSS sebagai pintu masuk transparansi,” kata Gubernur Khofifah.
Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi bersama pimpinan daerah lain, hadir dalam acara ini dengan tiga agenda penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama. Pertama, antara Bank Jatim dengan Pemda se-Jatim. Kedua, Pemda se-Jatim dengan Kanwil BPN Jatim dan Kantor Pertanahan se-Jatim. Ketiga, Pemda se-Jatim dengan Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jatim I, II, III dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama se-Jatim.
Sementara itu, Dirut Bank Jatim, R Soeroso, dalam sambutannya menjelaskan, Bank Jatim berkomitmen membantu pengelolaan pendapatan daerah secara online. Salah satu inovasinya yakni Elektronifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (e-KD).
”Setiap Pemda akan mampu memonitor secara real time (optimalisasi pendapatan daerah). HIngga kini penggunaan secara online sudah dilaksanakan di berbagai Pemda di Jatim,” kata Soeroso.
Sementara itu, Pimpinan KPK Basaria Panjaitan. meenekankan pentingnya menertibkan aset daerah dengan komitmen pimpinan daerahnya. ”Kita ingin komitmen full dari kepala daerah. Kalo tidak ada (komitmen), tidak tercapai. Tugas KPK sendiri disini adalah koordinasi di bidang pencegahan. Sehingga tugas kita nanti supervisi, yang nanti akan datang ke daerah untuk koordinasi,” kata Basaria Panjaitan.
Transparansi kegiatan daerah, tambah Basaria, akan memiliki keuntungan. Dimana jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai, bisa segera dikoreksi.
Hadir dalam acara ini Inspektur Provinsi Jatim, Kepala Bapenda Provinsi Jatim, Kepala BPKAD Jatim, pimpinan daerah terdiri dari Bupati/Walikota, Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, instansi vertikal terdiri dari Kepala Kanwil BPN Prov Jatim, Kepala Kanwil DJP Prov Jatim I, II, III, Kepala Kanwil DJKN Prov Jatim, Kepala Pertanahan Kabupaten/Kota se Jatim, serta Kepala KPP Pratama se Jatim. [kar]

Tags: