GTT/PTT Minta Pemerintah Serius Revisi UU ASN

Ketua GTT Jatim, Eko Mardiono

PPPK Dianggap Tak Beri Solusi Persoalan Honorer K2
Surabaya, Bhirawa
Guru Tidak Tetap (GTT) meminta pemerintah pusat serius tangani persoalan honorer K-2. Pasalnya, rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tak memberikan solusi bagi kesejahteraan GTT/PTT dan honorer K2. Sehingga pihaknya menginginkan agar pemerintah segera merevisi UU Nomor 5 tahun 2014. Atau setidaknya membentuk aturan pengangkatan ASN untuk honorer dalam bentuk PP, Inpres ataupun Surpres.
Ketua GTT Jatim, Eko Mardiono mengungkapkan, pengajuan revisi UU Nomor 5 tahun 2014 sudah dibahas dengan pemerintah pusat sejak tahun 2017 lalu. Sayangnya hingga kini pihaknya masih belum mendapat jawaban dari pemerintah.
“Semua Fraksi di DPR RI menyetujui untuk revisi UU ASN. Kemudian revisi dikirim ke ASN. Dan presiden pun sudah mengirimkan surat perintah presiden. Kita tinggal menunggu itu. Ini yang sudah kami perjuangkan. Tahapan sudah semua. Tinggal putusan dari presiden,” jabarnya.
Eko menyebut, kini jumlah GTT/PTT dan honorer K2 sendiri di Jatim mencapai 15 ribu hingga 20 ribu lebih. Karena setiap kota, seperti Surabaya rata-rata terdapat 1.500 tenaga honorer K2. Jika memang pemerintah ingin menyelesaikan persoalan honorer K2, maka selesaikan dengan payung hukum untuk merivisi UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.
Sebab, jika ditelaah secara pengabdian, Eko menguraikan, rata-rata gaji honorer daerah di Jatim masih berkisar Rp200 hingga Rp300 ribu per bulan. Hal ini menurutnya tidak sepandan dengan apa yang sudah diperjuangkan honorer selama ini. Sebab, pengabdian yang sudah dilakukan honorer paling sedikit lebih dari 15 tahun dengan gaji yang juga minim.
Jika gaji teman – teman daerah ini diincludekan dengan teman-teman ASN yang gajinya Rp5 hingga Rp8 juta, otomatis teman-teman K2 ini sudah memberi subsidi kepada negara kurang lebih Rp5 juta setiap bulan. Kalau sekian tahun sudah berapa miliar pemerintah diringankan K2,” jelas Eko.
Sehingga, sambung Eko, segera dibuat regulasi. Baik regulasi PP, Inpres, Supres atau revisi UU ASN agar segera diselesaikan. Karena harus ada regulasi khusus untuk K2. Mengingat usianya honorer K2 rata-rata lebih dari 35 tahun.
“Kami ini sudah mengabdi 35 tahun. Jadi memang harus dibuatkan payung hukum khusus untuk honorer K2,” paparnya.
Terkait perekrutan PPPK, Eko menjelaskan, jika hal itu bukan solusi dalam menyelesaikan persoalan honorer K2 dengan mengangkatnya menjadi ASN. Mengingat pengabdian yang telah dilakukan honorer K2 dinilainya sudah mencapai puluhan tahun.
“Jadi sudah seharusnya sebagai ucapan terima kasih pengabdian mereka pemerintah mengangkat mereka-mereka (honorer K2) sebagai ASN itu harapan kita,” ungkap dia.
Hingga kini, Eko menegaskan, jika pihaknya dengan ribuan honorer K2 di seluruh Indonesia akan tetap memperjuangkan nasibnya untuk menjadi ASN. Sayangnya, hal itu masih terbentur dengan regulasi yang belum ada.
“Kalaupun ada regulasi itu mengarah pada perekrutan PPPK. Dan kami terganjal disitu karena batasan usia,” terang dia. Belum dibukanya perekrutan PPPK oleh pemerintah, menurut Eko karena pemeritah masih berhitung. Karena tidak ada kekhususan bagi honorer K2. ”Sehingga kami memang berjuang untuk itu juga,” pungkas dia. [ina]

Tags: