Freddy Poernomo Sebut Caleg Tak Bisa Seenak Sendiri

Freddy Poernomo

(Sikapi Caleg DPR RI Abraham Sridjaja)

Surabaya, Bhirawa
Ketua Harian DPD Golkar Jatim Freddy Poernomo menyebut bahwa konflik caleg hukumnya wajib ditarik ke partai. Hal ini pasca Caleg DPR RI Partai Golkar Abraham Sridjaja yang ikut dalam gabungan ketua-ketua partai di Surabaya yang menuntut penghitungan ulang.
“Caleg penugasan partai. Oleh karenanya, caleg tidak bisa seenaknya sendiri saling mengadu, kecuali mengadunya ke partai,” kata Freddy saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (24/4) kemarin.
Pria yang juga sebagai Ketua Komisi A DPRD Jatim ini mengatakan, secara aturan jika terdapat perselisihan hasil Pileg, harusnya diselesaikan secara musyawarah di internal partai. “Sengketa Pemilu di internal caleg, partai yang memediasi dan merekomendasi. Persoalan ini juga diatur di PKPU dan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” terangnya.
Menurut Freddy, kalau ada dugaan pelanggaran Pemilu di internal Partai Golkar harusnya bawa dan laporkan ke Partai Golkar. “Golkar yang akan memediasi,” imbuhnya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krisna sebelumnya juga menyampaikan, bergabungnya caleg DPR RI Partai Golkar bahkan hingga membubuhkan tanda tangan pada surat tuntutan ke Bawaslu yang juga ditandatangani ketua-ketua partai sudah menyalahi mekanisme partai. Pasalnya, Caleg DPR RI Abraham Sridjaja hanya caleg yang berasal dari sayap partai.
Politisi yang juga bendahara DPD Partai Golkar Surabaya ini mengatakan, selama berdirinya partai golkar, baru kali ini terjadi seorang caleg yang bukan struktur partai, melainkan hanya dari sayap partai bergerak tanpa mengikuti mekanisme partai.
“Padahal seluruh struktur maupun kader harus mematuhi mekanisme partai, mirisnya lagi Abraham Sridjaja bergerak tanpa koordinasi dengan partai,” kata Ayu.
Siapkan Sidang Pleno
Sementara, kasus dugaan penggelembungan suara dalam pemilu 2019 di Kota Surabaya, mendapat perhatian serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya. Bahkan Bawaslu Surabaya telah menyiapkan sidang pleno untuk kasus tersebut.
Bawaslu Kota Surabaya masih menunggu para pelapor melengkapi sejumlah bukti dan saksi. Kemarin, Rabu (24/4) merupakan batas terakhir untuk melengkapi bukti dan saksi dari para pelapor soal dugaan penggelembungan suara.
Setidaknya ada enam parpol yang melayangkan tuntutan ke Bawaslu Kota Surabaya untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Pasalnya disinyalir telah terjadi penggelembungan suara pada partai politik tertentu. Ke enam partai yang melapor meliputi PKB, Gerindra, Hanura, PAN, PKS dan perwakilan caleg Golkar Abraham Sridjaja.
“Hari ini (Rabu kemarin, red)) adalah terakhir menyerahkan kelengkapan berkas terkait saksi dan bukti. Kemudian akan dilakukan rapat pleno oleh Bawaslu,” terang Ketua Bawaslu Kota Surabaya Hadi Margo saat dikonfirmasi.
Menurut Hadi, dari rapat pleno akan diputuskan langkah yang diambil terkait dugaan penggelebungan suara yang diduga dilakukan PDIP. Di mana akan muncul keputusan berbeda yakni Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
“Pleno itu menentukan MS atau TMS. Kami harus segera meminta kelengkapan syarat formil maupun materiil terkait dengan laporan itu. Batas akhir ini kita tunggu sampai hari ini (Rabu kemarin, red). Kalaupun tidak memenuhi unsur syarat formil monggo melakukan laporan kembali,” paparnya.
JIka mengacu pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomer 8 Tahun 2018, jika MS maka dibagi menjadi dua yakni pelanggaran administratif atau pidana. Jika pelanggaran administratif maka Bawaslu Kota akan menggelar sidang administratif di Kantor Bawaslu Kota Surabaya. Waktunya selama 14 hari. Sedangkan jika terdapat unsur pidana maka Gakkumdu akan melakukan penyidikkan dengan waktu 16 hari. [geh]

Tags: