Empat Program Baru Masuk RPJMD

Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan ada beberapa program baru yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program tersebut yakni milenial job center, petik kemas olah jual, pendidikan gratis berkualitas (tistas) dan one pesantren one product.
“Program ini memang baru sehingga menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019 – 2024,” ujar Khofifah usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim.
Dalam rapat paripurna agenda jawaban eksekutif terkait pembahaasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019, Khofifah mengatakan bahwa penyusunan raperda ini memuat substansi penting yang sifatnya akumulatif dan agregatif terkait IKU Pemprov Jatim.
Ia menambahkan raperda PAPBD tahun anggaran 2019 yang disusun dengan struktur kebijakan fiscal yang tepat dan terbagi dalam dua bagian. Yakni struktur APBD dan urusan pemerintahan daerah.
Khofifah mengatakan pendapatan daerah diperoleh dari lima jenis penerimaan. Pertama, pajak daerah yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor, penjualan kendaraan bermotor, dan pendapatan pajak rokok.
“Kedua retribusi daerah, kemudian ketiga adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, keempat adalah dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan kelima yakni pendapatan hibah,” jelasnya.
Untuk belanja daerah, Khofifah mengatakan kebijakan ini diarahkan untuk pemenuhan belanja yang memberikan dampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim.
Ia menambahkan pada pos belanja tidak langsung anggaran terbesar diarahkan pada belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota. “Sedangkan untuk belanja langsung ditujukan untuk program prioritas jatim yang terbagi menjadi 13,” katanya.
Program-program tersebut diantaranya yang pertama adalah pendidikan gratis berkualitas dan belanja pendukung prioritas berupa biaya operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) PK_PLK Negeri dan swasta serta pelaksanaan program double track untuk siswa SMA/MA. Kemudian yang kedua adalah kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional.
“Ketiga adalah pekerjaan umum dan penataan ruang. Kemudian keempat sosial yang digunakan untuk rehabilitasi gedung pelayanan dan kelima tenaga kerja yang digunakan untuk pelatihan berbasis kompetensi,” paparnya.
Untuk yang keenam adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ketujuh, pangan yang digunakan untuk bantuan alat dan mesin pertanian pasca panen.
Kedelapan, lingkungan hidup untuk penyaiapan lahan pusat pengelolaan industri bahan berbahaya dan beracun serta penerapan eco office. Kesembilan, perhubungan yang digunakan untuk pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
“Kesepuluh ada komunikasi dan informatika digunakan untuk penyebarluasan informasi melalui media public. Kesebelas ada koperasi dan UKM yang digunakan untuk penguatan start up, dukungan milenial job center serta prioritas one pesantren one product.
Keduabelas, penanaman modal yang digunakan untuk peningkatan perizinan service point. Dan ketiga belas, kebudayaan yang digunakan untuk dukungan halal tourism,” jelasnya.
Khofifah juga menjelaskan terkait penyertaan modal terhadap perusahaan daerah air bersih (PDAB) yang awalnya perusahaan daerah diubah menjadi perseroan terbatas diperlukan penambahan sekitar Rp 55 miliar. Menurutnya perubahan bentuk badan hukum membawa dampak orientasi bisnis.
Mantan Menteri Sosial ini menambahkan terkait penundaan penyertaan modal pada Bank Jatim Syariah dapat dijelaskan bahwa sesuai ketentuan UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, spin off Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah wajib dilakukan jika total aset UUS tersebut mencapai 50 persen dari total nilai aset bank induk atau 15 tahun sejak berlakukan UU tersebut.
“Aset UUS Bank Jatim baru mencapai Rp 2,7 triliun dari total aset Bank Jatim yang mencapai 68,7 triliun. Artinya UUS tersebut masih jauh dari keharusan untuk melakukan spin off,” pungkasnya. [geh]

Rate this article!
Tags: