Duduk Bareng Bahas Solusi Terbaik Tangani DBD

Foto : Suasana RDP DPRD Kota Mojokerto dengan Dinkes diruang sidang utama, Rabu (6/2).

(DPRD Kota Mojokerto – Dinkes)

Kota Mojokerto, Bhirawa
DPRD kota Mojokerto bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat menggelar rapat bersama untuk penanganan penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang menjadi persoalan Kota Mojokerto dan Nasional ini. Dalam rapat koordinasi itu muncul beberapa solusi diantaranya Dinkes melakukan evaluasi penanganan kasus DBD yang belakangan menjadi atensi berbagai pihak.
Dinkes juga memaparkan secara gamblang data warga Kota Mojokerto yang terjangkit virus dengue dihadapan para legislator daerah tersebut.
Permintaan evaluasi itu muncul dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang sidang, Rabu (6/2).
“Kami minta Dinas Kesehatan selaku OPD bidang kesehatan melakukan penguatan fungsinya, termasuk juga melakukan evaluasi terhadap kader-kader jumantik (juru pemantau jenik) serta melakukan tindakan proaktif jemput bola ke kediaman warga yang terjangkit maupun terindikasi DBD, ” kata Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriana Meldyawati dalam forum RDP itu.
Menurut politisi asal PDIP ini, permintaan evaluasi itu, tak lepas dari ekses kasus DBD yang kini menjadi sotoran publik.
“Kami menggelar RDP bukan untuk mencari tahu siapa yang salah atau benar. Tapi karena masyarakat harus tahu dan memang berhak tahu informasi yang benar tentang DBD, ” tandas Melda.
Terlebih, karena pemahaman tentang DBD bisa dibilang masih minim. Sehingga harus diinformasikan secara gamblang perbedaan DD (demam dengue) dan DBD.
“Rumah sakit seringkali memberikan informasi ke keluarga pasien terkait diagosa DBD, padahal pasien yang bersangkutan kena DB. Persepsi publik si pasien terjangkit dbd, meskipun baru sebatas diagnosa dokter.
Yang harus segera ditindaklanjuti, kata Meylda yakni langkah-langkah antisipatif agar kasus DBD tidak sampai menjadi endemik.
“Termasuk apakah fogging yang disebut tidak efektif karena bisa membuat nyamuk resisten itu masih perlu dijalankan atau sebaliknya, ” tukasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto Christina Indah Wahyu membeber data pasien DBD by name by address per 31 Januari 2019.
“Sesuai pedoman Kementerian Kesehatan, maka jumlah penderita DBD sampai dengan akhir Januari 2019 sebanyak 7 orang. Kalau ada data warga kota penderita DBD sebanyak 46 orang, maka secara medis itu akumulasi jumlah penderita DD dan BDB,” terang Indah.
Ia pun menepis jika pihaknya melakukan pencitraan lantaran keunggulan Kota Mojokerto di bidang PSN hingga jadi pilot project PSN hingga memilih ‘menyembunyikan’ data pasien DBD.
Ia tak menampik jika penanganan DBD, juga penyakit lainnya masih harus di evaluasi. “Kami siap mengedukasi langsung ke warga. Kami siap diundang kapan pun untuk kepentingan ini, ” pungkasnya. [adv.kar]

Tags: