DPRD Trenggalek Usulkan M Nur Arifin Jadi Bupati Trenggalek

Trenggalek, Bhirawa
Berpacu dengan waktu para petinggi yang ada di Kabupaten Trenggalek secepatnya harus menyelesaikan pekerjaan yang serba mendesak.Dewan perwakilan daerah (DPRD) Trenggalek menggelar rapat paripurna usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati Trenggalek dan usulan pemberhentian Muhammad Nur Arifin sebagai wakil Bupati masa jabatan 2016-2021. Jumat (22/2).
Dalam waktu dekat ini Bupati Trenggalek harus sudah syah dilantik ,karna banyak hal yang harus dikerjakan,mengingat beberapa minggu yang lalu pilkades serentak juga sudah terlaksana maka para kepala desa terpilih tinggal menunggu pelantikan.Hal itu juga harus dilakukan oleh wakil rakyat Trenggalek segera menuntaskan kewajipanya menuntaskan usulan tersebut demi kelancaran pemerintahan di Kabupaten Trenggalek.
Tidak bisa dipungkiri bahwa para anggota dewan di bulan -bulan ini sudah sibuk turun ke konstituenya atau basis massanya,agar bisa terpilih lagi untuk menjadi anggota legislatip diperiode mendatang.
Menurut keterangan Ketua DPRD Samsul Anam dari Fraksi PKB ,bahwa usulan tersebut akan secepatnya disampaikan ke Kemendagri melalui Gubernur. Karena mengingat masih ada beberapa permasalahan di Trenggalek yang bisa selesai dengan adanya Bupati defitinif. Seperti halnya kekosongan jabatan OPD atau jabatan lainnya yang harus dilantik oleh Bupati tidak bisa dilaksanakan oleh pelaksana tugas (plt).ujarnya
” sebagaimana ditetapkan menjadi keputusan DPRD sebagai tindak lanjut tersebut sebagai acuan dari pasal 13 ayat 4 undang-undang nomor 10 tahun 2016 DPRD Kabupaten Trenggalek, menyampaikan usulan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur Jawa timur untuk mendapatkan keputusan”
Bahkan Kalau kita tidak segera mengeluarkan usulan, maka akan diambil alih oleh Gubernur untuk mengusulkan ke pusat, maka dari itu kita harus segera mengusulkan dan Sejak diturunkan SK Mentri dalam Negeri melalui Gubernur maka proses akan berjalan dengan sendirinya sesuai dengan administrasi nya.
“Kita harus menjaga marwah lembaga ini agar tidak terjadi masalah yang berkepanjangan, kasihan dengan masyarakat apabila tidak segera diisi Bupati difinitif, supaya bisa menjalankan dan memberikan kewenangannya. Dan Tentunya bisa mengoptimalkan langkahnya yang lebih luas untuk melakukan kebijakan- kebijakan di daerah.”pungkas Samsul Anam. (wek)

Tags: