DPRD Surabaya Soroti Banyak Kepala OPD Rangkap Jabatan

Karikatur Ilustrasi

DPRD Surabaya, Bhirawa
Banyaknya rangkap jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya disoroti Komisi A DPRD Kota Surabaya.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Nyoto mengatakan kalau Pemkot Surabaya tidak punya ukuran beban kerja seiring dengan banyaknya rangkap jabatan itu.
”Kalau di psikologi ada analisa jabatan dan beban kerja, itu penting dilakukan karena untuk effisiensi dan efektiftas kerja. Kalau dirangkap maka beban kerja individu lebih banyak dan berat,” ujar Herlina, Selasa (19/2).
Herlina menambahkan beban kerja itu harusnya terukur mulai individu jabatan dengan unit. Misalnya PMK datang 10 menit itu berarti beban kerja unit, tapi beban kerja individu tidak diukur.
”Mungkin bagi Bu Wali yang penting beban kerja unit itu tidak terganggu padahal beban kerja individu itu berpengaruh,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrat kembali menegaskan ini yang membuat anggapan kalau Pemkot Surabaya tidak punya analisa beban kerja. Sampai sekarang masih ada 5 OPD di lingkungan Pemkot Surabaya yang dirangkap jabatan kepala dinasnya.
Menurut Herlina kalau di tingkatan bawah seperti Lurah masih banyak lagi yang rangkap jabatan. Herlina berkeyakinan sebenarnya SDM pemerintah kota yang potensial banyak. Hanya saja, ia memperkirakan mereka belum mendapatkan kesempatan.
Ia berharap, di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini pimpinannya dijabat Pelaksana Tugas (Plt) melakukan peningkatan kapasitas SDM dibawahnya, agar mumpuni mengisi jabatan Kepala OPD.
“Kami berharap, pejabat dibawah Kepala OPD diberi pelatihan dan peningkatan kapasitas,” terangnya.
Herlina menyayangkan, jika masih ada rangkap jabatan. Pasalnya, ia menilai pejabat yang rangkap jabatan tak akan optimal dalam menjalankannya, karena bidang tugas yang berbeda.
“Kami memahami pengisian jabatan hak dan wewenang wali kota. Namun, wali kota juga bertugas menjaga proses kepemimpinan di masing-masing dinas berkesinambungan,” kata Herlina.
Selama ini, Herlina mengakui, proses pengisian jabatan di seluruh organisasi perangkat daerah sudah berdasarkan proses seleksi sesuai dengan kompetensinya. Namun, ia meminta, jabatan yang kosong segera diisi.
”Kalau dari sekian banyak pegawai tak ada yang cocok menempat jabatan itu. Itu artinya belum ada regenerasi pegawai,” tuturnya. [dre]

Tags: