DPRD Surabaya Desak Jangka Waktu IMB Reklame Hanya Sekali

Foto Ilustrasi

DPRD Surabaya, Bhirawa
Pansus Raperda Penyelenggaraan Reklame di Komisi A DPRD Surabaya menodrong terjadinya perubahan kebijakan soal IMB reklame, yang sebelumnya berjangka waktu menjadi sekali untuk selamanya.
Menurut Adi Sutarwijono selaku Sekretraris Pansus Raperda Penyelenggaraan Reklame, dasar perubahan kebijakan soal penyelenggaraan reklame ini adalah mendahalukan pelayanan publik terkait perijinan, ketimbang retribusi.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini mengatakan, sebelumnya IMB tower berjangka waktu 2 tahunan, namun setelah mendapatkan koreksi dari Porvinsi dan Pusat, Pemkot Surabaya mengubah menjadi sekali untuk selamanya.
“Jadi sama dengan IMB Gedung yang peruntukan sampai 25-30 tahun ke depan. Lantas pertanyaannya, kenapa untuk reklame permanen (bukan inisdentil) diberlakukan jangka waktu. Inilah yang kami pandang sebagai diskriminasi,” ucapnya Minggu (12/05/2019).
Oleh karenanya, lanjut politisi PDIP ini, pihaknya meminta agar pemkot mengubah kebijakan yang tertuang dalam Perda, agar IMB untuk reklame hanya diterbitkan satu kali untuk selamanya, seperti yang lainnya.
“Namun, kami masih memberikan wewenang kepada Pemkot untuk melakukan pengecekan berkala (tahunan) soal kondisi bangunannya. Apakah bangunannya masih layak atau tidak,” tuturnya.
Saat disinggung soal dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya dari sektor reklame yang kemungkinan bakal terpangkas, Awi-sapaan akrab Adi Sutrawijono tidak menampik kemungkinan tersebut.
“Dari awal kan kami sudah menjelaskan bahwa semengatnya adalah memperbaiki pelayanan publik, kalau akhirnya berimbas kepada PAD ya tidak apa-apa, karena restribusi itu mengikuti, bukan yang dikedepankan,” jawabnya.
Sementara itu Pengusaha reklame meminta kepada Pemkot Surabaya agar tidak ada lagi diskriminasi perijinan, karena hal ini jelas memberatkan para pengusaha. Untuk itu, pengusaha reklame berharap dewan mendesak Pemkot Surabaya agar tidak ada ketimpangan terhadap perijinan.
Sekretaris Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) Jawa Timur, Agus Winoto mengatakan, selama ini di Surabaya tercipta diskriminasi soal perijinan misalnya, ijin memasang reklame hanya berlaku satu tahun.
“Sementara ijin lainnya seperti bangunan atau tower telekomunikasi berlaku seumur hidup, ini jelas diskriminasi,” ujarnya kepada wartawan usai hearing dengan Komisi A DPRD Kota Surabaya terkait revisi Raperda Reklame di Gedung dewan kemarin.
Ia menjelaskan, PPPI Jatim mendukung penuh Komisi A DPRD Kota Surabaya yang mendukung revisi perda reklame, dimana tidak ada lagi diskriminasi soal perijinan.
“Kami hanya mengusulkan ke Komisi A,” terangnya. Agus Winoto kembali mengatakan, dirinya berharap baik pengusaha, anggota dewan dan Pemkot mari kita sama-sama evaluasi soal perijinan ini, karena bagaimanapun juga infrastruktur reklame meliputi konstruksi, ini perlu dievaluasi.
“Karena jika konstruksinya lemah akan membahayakan masyarakat.” tegasnya. Agus menambahkan, seharusnya ijin reklame itu berlakunya bukan hanya satu tahun, tapi lima tahun atau seumur hidup seperti ijin bangunan lainnya.
“Yang pasti jangan ada diskriminasi lah soal perijinan.” ungkapnya. [dre]

Tags: