DPRD Jombang Segera Konsultasikan Perda Galian C ke Pemprov Jatim

Bekas galian C di salah satu kecamatan di Kabupaten Jombang, Selasa (27-11) [Arif Yulianto/ Bhirawa].

Jombang, Bhirawa
Rencana pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang Galian C di Kabupaten Jombang harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pemerintah Provinsi (Provinsi) Jawa Timur (Jatim). Hal tersebut ditandaskan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim, Setiajit SH MM saat dikonfirmasi media ini lewat sambungan Telepon Seluler (Ponsel) nya, Selasa (27/11).
“Dikonsultasikan dulu ke provinsi, kalau tidak dikonsultasikan ke provinsi, bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih atas, nanti bisa dibatalkan atau tidak disetujui oleh Bapak Gubernur (Soekarwo),” ujar Setiajit.
Pada dasarnya, pihaknya memberikan apresiasi terhadap Kabupaten Jombang yang akan membuat Perda tentang Galian C tersebut. Namun, Setiajit berpesan agar Perda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ia juga berpendapat agar rencana pembuatan Perda galian C di Jombang juga didahului dengan proses penelitian.
“Contohnya begini, misalnya (Kecamatan) Kabuh, wilayah pertambangan, ditetapkan berdasarkan SK Menteri, maka berarti Perda itu menjadi gugur ketika Perda itu menganggap Kabuh tidak pertambangan, contohnya begitu,” katanya.
Namun, ia menilai, jika nantinya Perda tersebut pada substansinya mengatur tentang pembatasan-pembatasan galian C, hal tersebut diperbolehkan.
“Contohnya Wonosalam misalkan, itu kan daerah ‘Teachment Area’ Kabupaten Jombang. Karena dia tanpa Wonosalam, maka bisa kehabisan sumber air. Maka kemudian, diperlukan pembatasan-pembatasan. Daerah mana yang boleh, daerah mana yang tidak boleh,” paparnya menjelaskan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang berencana memasukkan Raperda Galian C pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) Jombang tahun 2019 mendatang. Ketua DPRD Jombang, Joko Triono saat diwawancarai sejumlah wartawan di Gedung DPRD Jombang, Senin siang (26/11) juga setuju atas adanya usulan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang jika di Kecamatan Bareng dan Wonosalam agar ditiadakan dari galian C.
“Monggo itu segera diajukan. Karena kalau itu, menurut saya penting untuk menyelamatkan hutan maupun erosi yang ada di Kabupaten Jombang. Karena kita juga rawan bencana, kalau itu nanti dikeduk terus, dan apalagi sekarang galian C ijinnya melalui provinsi, akhirnya provinsi ‘ngijinkan’, akhirnya kita yang kena dampaknya. Akhirnya kita bikin Perda untuk kawasan yang tidak boleh diambil galian C,” terang Joko Triono.
Sementara beberapa hari sebelumnya, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab juga menyempatkan melakukan pemantauan ke salah satu galian C di Kecamatan Bareng, Jombang. Bupati Jombang mengatakan, meski wewenang tentang galian C berada di Pemprov Jatim, namun berada di wilayah Kabupaten Jombang, pihaknya ikut memberikan rekomendasi agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di daerah.(rif)

Tags: