DPRD Jatim Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Anggota DPRD Jatim, Hadi Dediansyah

DPRD Jatim, Bhirawa
DPRD Jatim menolak rencana pemerintah terkait aturan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Nantinya, biaya kenaikan iuran jaminan sosial tersebut akan mengalami kenaikan hingga 100 persen setiap kelasnya.
Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Jatim, Hadi Dediansyah saat dikonfirmasi, Selasa (3/9) kemarin. Menurutnya, saat ini masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit masih kurang maksimal. “Idealnya, sebelum menaikkan tentunya harus ada perbaikan dulu kinerjanya,” ungkapnya.
Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan dalam kampanye Pemilu 2019 lalu, pemerintah telah menjanjikan kesehatan gratis untuk rakyat.” Tak perlu menaikkan. Pemerintah harus realisasi janjinya saat kampanyenya,” jelasnya.
Diungkapkan Hadi, pihaknya berharap agar keputusan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS dikaji ulang. Sebab, lanjutnya, perekonomian masyarakat saat ini sedang sulit. “Jangan sampai dengan kenaikan iuran BPJS tersebut menambah kesulitan perekonomian bagi masyarakat,” tandasnya.
Terpisah, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama (KCU) Surabaya mewacanakan iuran program jaminan kesehatan (JKN) bagi golongan penerima bantuan iuran (PBI) dinaikkan.
Kepala BPJS Kesehatan KCU Surabaya Herman Dinata menyatakan, pihaknya masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Dia mengatakan hingga kini belum menerima perpresnya. “Kenaikan ini nunggu Perpres. Karena awal dulu ada rencana per agustus dan mundur lagi september, sampai sekarang masih menunggu. Tapi yang pasti PBI dulu yang dinaikkan dan lainnya menyusul,” katanya saat ditemui Bhirawa diruang kerjanya.
Menurut Herman, kenaikan iuran tersebut sangat mendesak. Terlebih, selama lima tahun belakangan ini BPJS Kesehatan mengalami defisit. ”Kebutuhan kenaikan iuran memang cukup mendesak. Ini supaya BPJS Kesehatan bisa bertahan,” katanya.
Sementara itu, klaim rumah sakit dan klinik utama pada BPJS Kesehatan untuk rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan per 31 Agustus mencapai Rp 534 juta.
Herman melanjutkan, nominal kenaikan peserta PBI Rp 19 ribu. Semula, iurannya Rp 23 ribu dan naik menjadi Rp 42 ribu. Sebagaimana diketahui, iuran PBI dibayar pemerintah bagi masyarakat tidak mampu. ”Baik yang dibayar pemerintah daerah melalui APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah, Red) maupun pemerintah pusat melalui APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara, Red),” ucapnya.
Menurut Herman, kenaikan iuran itu akan dilaksanakan serentak di Kota Surabaya. Saat ini di BPJS Kesehatan KCU Surabaya peserta PBI APBD tercatat sekitar 577 ribu orang. PBI APBN berjumlah sekitar 404 ribu orang. Selain PBI, kata dia, BPJS Kesehatan akan menaikkan iuran JKN bagi golongan pekerja penerima upah (PPU) akhir tahun ini.
Batas maksimum dasar perhitungan iuran PPU yang semula Rp 8 juta naik menjadi Rp 12 juta. Peserta PPU adalah badan usaha swasta yang dikenai tarif BPJS Kesehatan 5 persen dari upah per bulan. Ketentuannya, 4 persen dibayar perusahaan dan 1 persen dibebankan pada karyawan lewat potong gaji. [geh]

Tags: