DPRD Jatim Berharap Kenaikan Cukai Rokok Tak Menambah Kemiskinan Baru

Foto: ilustrasi

DPRD Jatim, Bhirawa
Keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35 persen yang akan diberlakukan tahun 2020, nampaknya menimbulkan kegelisahan sejumlah kalangan masyarakat di Jatim.
Bahkan pengusaha rokok dan assosiasi karyawan rokok di Jatim sudah mendatangi Disnakertrans sekalgus berkirim surat kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta audensi terhadap persoalan yang akan mengancam eksistensi perusahaan dan karyawan rokok di Jatim.
“Dampak kenaikan cukai rokok dan harga jual eceran rokok yang paling terpukul adalah karyawan Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang jumlahnya mencapai 16 ribu orang tersebar di wilayah Jatim,” ujar Kadisnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo saat dikonfirmasi Rabu (17/9) kemarin.
Terpisah, ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Hj Anik Maslachah mengakui salah satu filosofi pemerintah menaikkan cukai rokok adalah untuk mengurangi jumlah pengguna rokok dan meminimasir dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok.
Kendati demikian, kata politisi asal Sidoarjo, pemerintah juga tidak boleh mengabaikan nasib masyarakat yang hidupnya selama ini bergantung dengan industri olahan tembakau khususnya rokok. Mengingat, industri rokok mulai hulu hingga hilirnya itu melibatkan jutaan orang.
Ia mencontohkan, petani tembakau yang menjadi bahan dasar rokok di Jatim jumlahnya ratusan ribu. Mereka pasti akan terdampak karena pembeli tembakau akan turun drastis karena harga rokok menjadi mahal.
“Pemerintah harus memperhatikan nasib petani tembakau dengan cara memberikan subsidi dan menjamin stabilitas harga tembakau. Kalau tidak dilakukan eksistensi petani tembakau di Indonesia khususnya Jatim bisa hilang, padahal tembakau merupakan komoditas unggulan,” kata Anik Maslachah.
Selain petani tembakau, Anik juga berharap pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja rokok khususnya rokok SKT, karena produksi rokok berkurang sehingga perusahaan akan melakukan pengurangan karyawan bahkan PHK sebagai konsekwensi logis.
“Kami juga mendesak adanya keseimbangan penerimaan DBH (Dana Bagi Hasil) cukai rokok supaya digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Bahkan kalau dimungkinkan membangun rumah sakit khusus terdampak rokok supaya ada penanganan yang spesifik,” harap perempuan yang digadang-gadang maju di Pilkada Sidoarjo ini.
Khusus untuk meminimalisir dampak pengangguran akibat di-PHK perusahaan rokok, Anik Maslachah berharap Pemprov Jatim memperbanyak dan mendayagunakan Balai Latihan Kerja (BLK) semaksimal mungkin supaya mantan karyawan rokok dan petani tembakau bisa memiliki ketrampilan lain untuk menyambung hidup dan bisa hidup layak.
“Ini memang kebijakan buah simalakama tapi pemerintah provinsi tidak boleh abai dan menyiapkan segala kemungkinan yang terburuk agar masyarakat Jatim yang akan terkena dampak bisa diminimalisir,” pungkasnya. [geh]

Tags: