DPRD Gresik Sosialisasikan Perda Pilkades dan Pemberhentiannya

Anggota DPRD Gresik Wongso Negoro memberikan penjelasan Perda

Gresik, Bhirawa
Proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak kini sudah masuk pendaftaran dan perbaikan berkas. Agar masyarakat dan Panitia Pilkades paham, dewan memberikan sosialisasi Perda (Peraturan Daerah) sebagai dasar proses pemilihanya. Mulai dari pendaftaran, penganggaran dan pelantikanya.
Menurut anggota DPRD Gresik, Wongso Negoro dari Partai Golkar dalam sosialisasi mengambil Perda Nomor 8 tahun 2018. Tentang perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2015, tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Supaya panitia dan masyarakat paham aturan, sehingga bisa mengawal prosesnya hingga tuntas.
”Pemberian bekal dengan aturan Perda sebagai dasar aturan pemilihan dan pemberhentian kepala desa. Diharapakan masyarakat bisa ikut aktif dalam proses itu. Dengan aturan yang sudah dipahami masyarakat, sehingga memudahkan panitia dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.
Banyak masyarakat yang tanya terkait masalah kalau dana Pilkades kurang. Anggaran bisa diambilkan dari pihak ketiga (calon kepala desa) yang penetapanya melalui musyawarah. Saya tegaskan tidak bisa, di Perda anggaran Pilkades dari APBD. Kalau terjadi kekurangan bisa diambilkan dari APBDes.

Masyarakat antusias mengikuti sosialisasi Perda

Selain itu, mengenai jumlah calon Pilkades. Jika ada lebih dari lima orang sesuai Perda, panitia berhak untuk melakukan penilaian dengan cara perengkingan. Yaitu dasar dari, nilai ijazah, pengabdian di lembaga masyarakat, umur. Aturan ini, tidak bisa ditawar juga calon Pilkades tidak boleh tunggal atau sendiri.
Ditambahkan Wongso Negoro, di aturan Perda cukup jelas. Baik panitia maupun masyarakat, terutama masyarakat bisa memantau jalannya proses itu. Kalau panitia teledor masyarakat bisa menegur berdasarkan aturan dan diharapkan proses pemilihan bisa berjalan lancar sesuai aturan.
Perlu diketahui, berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014. Tentang desa telah memberikan konsekwensi yuridis, bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai penyesuaian peraturan di bidang desa termasuk dalam hal ini terkait dengan kepala desa. [adv.kim]

Tags: