DPR-RI Puji Keberhasilan Kabupaten Banyuwangi

BKSAP DPR RI bersama dengan bupati /wakil bupati Banyuwangi di Ruang Rempeg Jogopati Pemkab Banyuwangi.

BKSAP DPR RI bersama dengan bupati /wakil bupati Banyuwangi di Ruang Rempeg Jogopati Pemkab Banyuwangi.

Banyuwangi, Bhirawa
Sepuluh anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, yang terdiri dari sejumlah fraksi di DPR RI,  Senin (29/2) berkunjung ke Banyuwangi untuk menjalin aspirasi daerah sekaligus ingin melihat langsung sejumlah progres pembangunan yang dilakukan kabupaten berjuluk The Sunrise of Java ini.
Menurut Nurhayati Ali Asegaf, ketua Tim Rombongan DPR RI menyatakan,  Banyuwangi di mata para wakil rakyat dalam beberapa waktu terakhir menjelma menjadi  daerah yang mampu menunjukkan kinerja dan prestasinya.
“Banyuwangi bukan capital city (ibu kota provinsi-red), namun  perkembangannya sangat cepat. Ini yang menginspirasi kami datang ke sini,”  ungkap Nurhayati Ali Asegaf, ketua rombongan DPR RI, di Aula Rempeg, Kantor Pemkab Banyuwangi.
Selanjutnya Nurhayati menyatakan,  Badan Kerja Sama Antar-Parlemen atau BKSAP merupakan  alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap fraksi yang ada di parlemen.
Selain Nurhayati, anggota BKSAP yang turut hadir adalah Rofi Munawar (PKS), Sarwo Budi W (PDIP), Saleh Wiyono (Gerindra), Heri Gunawan (Gerindra), M Syarifudin (PAN), Siti Masrifah (PKB), Kartika Yudhisti (PPP), Hamdhani (Nasdem) dan M Arief Suditomo (Hanura).
Lebih lanjut Nurhayati menambahkan,  Banyuwangi dinilai telah membuat inovasi di berbagai bidang peningkatan kesejahteraan warga. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, layanan publik,  tata kelola pemerintahan, tata ruang, hingga insfrastruktur.
“Bahkan program program lainnya sangat inspiratif. Sebut saja Sedekah Oksigen, Jeding Rijig hingga pengembangan pariwisata yang melibatkan langsung masyarakat. Ini sangat baik untuk ditularkan ke daerah lain. Bisa jadi contoh bagi yang lain,” ujarnya.
Bahkan, kata politisi Demokrat ini, menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan Banyuwangi ini bisa menjadi contoh model pembangunan yang bottom up, membangun dari bawah. “Saya melihat semua progres pembangunan di Banyuwangi ini juga dilaksanakan secara transparan, akuntabel. Kami yakin pula ini yang membuat pembangunan di sini mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat,” ujar politisi asal Partai Demokrat tersebut.
Para anggota DPR RI sempat mengunjungi lounge pelayanan publik yang berada di kantor Pemkab Banyuwangi. Lounge ini merupakan ruang tunggu pelayanan publik yang eksklusif dan nyaman. Dimana, semua pengunjung bisa mengakses berbagai data di semua SKPD di lingkungan Pemkab Banyuwangi.
Di dalam ruang lounge tersebut pemkab Banyuwangi menyediakan empat layar komputer besar yang tersambung dengan internet. Di dalamnya terdapat berbagai data seputar kinerja SKPD maupun laporan APBD daerah yang bisa diakses para tamu dengan mudah. Di dalam bangunan yang lay outnya mirip fasilitas hotel berbintang juga terpasang kamera CCTV yang digunakan untuk memantau sejumlah aktivitas di kantor pelayanan publik di seluruh Banyuwangi.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, menyampaikancapaian kinerja pemerintahan selama masa kepemimpinanya bersama dengan wakil bupati Yusuf Widyatmoko. Keberhasilan yang sudah diperoleh antara lain; penurunan angka keimiskinan Banyuwangi, yang pada tahun 2010 mencapai 40 persen,  dalam kurun lima tahun turun menjadi 9,3 persen.
Kemudian dalam pendapatan perkapita penduduk Banyuwangi dari awalnya Rp 14,7 juta per orang per tahun dan tertinggal dibandingkan beberapa kabupaten/kota yang lain, akhirnya mampu menyalip kota-kota besar di Jawa Timur. Dimana pada akhir 2015, pendapatan per kapita Banyuwangi meningkat tajam jadi Rp 33,7 juta per tahun.
“Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Banyuwangi dalam lima tahun tahun terakhir tercatat lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Jawa Timur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, rata-rata pertumbuhan Banyuwangi 2010-2014 sebesar 6,59 persen. Ini semua tak lepas dari upaya pemerintah daerah yang terus memproteksi pedagang lokal dan melarang pasar modern seperti Alfamart dan Indomaret yang baru di Banyuwangi. Sehingga usaha para pedagang kecil ini masih hidup, tidak terberangus ritel besar ,” ujar Bupati Azwar Anas.[mb12]

Tags: