DPPKB Pemkab Probolinggo Gelar Orientasi PPRG bagi Kades

Kades tandatangani komitmen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.

Kabupaten Probolinggo, Bhirawa
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Probolinggo menggelar orientasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Kepala Desa di Kampung KB se-Kabupaten Probolinggo, di ruang pertemuan SDN Kedungdalem II Kecamatan Dringu.
Kegiatan orientasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang merupakan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DPPKB Kabupaten Probolinggo ini dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Abdul Halim didampingi Sekretaris DPPKB Kabupaten Probolinggo Sentot Dwi Hendriyono.
Orientasi ini diikuti oleh 110 peserta terdiri dari para Kepala Desa Kampung KB, para Koordinator Penyuluh KB serta Tim Driver Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Probolinggo. Disela-sela acara tersebut dilaksanakan penandatanganan komitmen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) secara simbolis oleh Kepala Desa Alasnyiur Hasan Basri dan Kepala Desa Krejengan Nurul Huda disaksikan oleh para peserta orientasi PPRG.
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Abdul Halim, Jum’at 25/10 menegaskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bisa terjadi jika proses pembangunan dilaksanakan secara transparan dan mampu memberdayakan masyarakat.
“Selain itu, mampu melindungi dan membebaskan perempuan dari kekerasan, sehingga perempuan dapat terlihat dalam transformasi kesetaraan dan keadilan gender pada pembangunan,” katanya.
Menurut Halim, pelaksanaan integrasi PUG kedalam siklus perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Probolinggo dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif. “Disamping, dapat dipertanggungjawabkan dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi perempuan maupun laki-laki,” tuturnya.
Selain itu DPPKB Kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan mekanisme koordinasi dan penguatan jaringan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
Kegiatan yang dipusatkan di ruang pertemuan DPPKB Kabupaten Probolinggo ini diikuti oleh 40 orang peserta terdiri dari unsur Bappeda, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo, Dinas Pendidikan, Kemenag, PPT RSUD Waluyo Jati, PPT RSUD Tongas, Bagian Hukum, Tim Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo, SMP HATI BBS Kraksaan, bidan, IBI, Apdesi, Muslimat NU, LKSA, TKSA, LPA, Forum Anak, advokat, , relawan, Puspaga, Pekerja Sosial dan media massa.
Selama kegiatan mereka mendapatkan materi dari 2 (dua) orang narasumber. Yakni, Kanit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim Kompol Yasintha Ma’u serta Kasi Perlindungan Perempuan Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur Hari Chandra.
Kepala DPPKB Kabupaten Probolinggo dr. Shodiq Tjahjono melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Amalia Etiq Primahayu mengatakan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Probolinggo perlu mendapatkan perhatian secara serius dari semua pihak. Berbagai macam kekerasan yang terjadi antara lain kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, eksploitasi seksual dan perdagangan orang.
“Sebagai contoh beberapa kasus di Kabupaten Probolinggo yang akhir-akhir ini menjadi sorotan adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas, dihamili tanpa tahu siapa pelakunya. Anak korban kekerasan seksual karena pertemanan di medsos hingga tidak mau melanjutkan sekolah. Persetubuhan dengan keluarga terdekat yaitu dengan ayah kandung, kakak kandung, ayah tiri, pengasuh bahkan kejadian seperti ini hingga memiliki anak,” katanya.
Menurut Amalia, kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi dengan berbagai macam faktor penyebab dan dapat terjadi kepada siapa saja, tanpa memandang kelas ekonomi dan status sosial. Untuk mengetahui akar masalah tersebut dan untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi perempuan dan anak diperlukan pendekatan yang berbasis sistem.
“Harus ada upaya bersama/sinergi secara menyeluruh antara pusat dan daerah, pemerintah dengan masyarakat sipil, media massa bahkan dengan pengusaha melalui CSR dalam menetapkan program dan kegiatan untuk meminimalisasi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sudah menjadi kewajiban bersama untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan/stakeholders perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Saya menyadari masih banyak persoalan kekerasan terhadap perempuan yang harus disinergikan bersama. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memformulasikan, mempertajam dan memperkuat sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tambahnya.(Wap)

Tags: