Dispendukcapil Kabupaten Malang Butuh Tambahan 10 Unit Alat Rekam

Warga Kab Malang saat melakukan proses perekaman kependudukan di Kantor Dispendukcapil, Jalan Penarukan, Kec Kepanjen, Kab Malang

Kab Malang, Bhirawa
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang, tidak pernah sepi dari masyarakat yang mengusurus adiminstrasi kependudukan, baik itu mengurus elektornik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun Akta Kelahiran.
Sedangkan antrian masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administarsi di Kantor Dispendukcapil itu, telah mencapai ratusan orang. Dan antrian panjang para pemohon administrasi kependudukan, kata Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang Sri Meicharini, Kamis (20/6), kepada wartawan, disebabkan belum idealnya pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Seperti alat rekam kependudukan jumlahnya hanya 25 unit. “Padahal, pihaknya harus melayani warga Kabupaten Malang sebanyak 33 kecamatan,” tuturnya.
Sehingga, masih dia katakan, dalam melayani masyarakat pemohon administrasi kependudukan belum bisa melayaninya dengan cepat. Untuk itu, pihaknya pada tahun ini akan meminta tambahan alat rekam kependudukan pada Pemerintah Pusat melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2019. Sedangkan alat rekam yang kita ajukan nantinya berjumlah 10 unit, dengan total anggaran sebesar Rp 1,050 miliar. Dan dengan asumsi bahwa per unit alat rekam kependudukan itu harganya Rp 97 juta-Rp 98 juta.
“Meski Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang berharap agar pelayanan kependudukan di tahun 2020 mendatang sudah seluruhnya bisa ditangani di 33 kecamatan. Namun, untuk bisa memberikan pelayanan secara cepat di seluruh kecamatan, tentunya juga harus ditunjang dengan peralatan yang memadai,” ujar Sri.
Sehingga dengan harapan Plt Bupati Malang tersebut, kata dia, tentunya dirinya sangat mendukung. Dan selain untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan di 33 kecamatan dengan peralatan yang memadai, tapi hal itu juga bisa terkendala masalah jaringan internet. Sebab, setiap daerah medannya berbeda, dan ada beberapa wilayah kecamatan sulit adanya jaringan internet. Namun secera teknis, masalah jaringan internet itu wilayahnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
“Dan untuk pengadaan alat jaringan internet kewenangannya Diskominfo Kabupaten Malang. Sebenarnya, Dispendukcapil juga memilikit program go-digital, yang akan kita luncurkan pada tahun 2020 mendatang,” jelasnya.
Sedangkan, Sri menambahkan, program go-digital pada 2019 ini masih pada tingkat kecamatan, tapi baru tahap pilot project. Namun, dalam program tersebut sudah kita lakukan pada wilayah Kecamatan Lawang, tapi belum bisa mencakup satu wilayah kecamatan tersebut. Sehingga ada dua kelurahan yang dalam melayani masyarakat sudah menggunakan program go-digital, yakni Kelurahan Lawang dan Kelurahan Balerojo. [cyn]

Tags: