Disnaker Kabupaten Malang Komitmen Cegah Pengiriman PMI Ilegal

Disnaker Kab Malang saat menggelar Sosialisasi Pencegahan PMI Ilegal, di salah satu hotel di wilayah Kec Kepanjen, Kab Malang

Kab Malang, Bhirawa
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang dalam mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan cara ilegal, maka Disnaker setempat terus rutin menggelar Sosialisasi Pencegahan PMI Ilegal di Wilayah Kabupaten Malang. Dan setiap sosialisasi yang digelar selalu diikuti ratusan calon PMI, yang mayoritas didominasi kaum perempuan.
Sedangkan dalam upaya pencegahan PMI ilegal yang dilakukan Disnaker, hal ini dibuktikan dengan digelarnya Sosialisasi Pencegahan PMI Ilegal, di salah satu hotel di wilayah Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, pada Kamis (14/3) siang. Dan dalam sosialisasi itu juga dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang HM Sanusi. Sedangkan dalam sambutannya Plt Bupati Malang tersebut, dia telah mengapresiasi kerja keras yang dilakukan Disnaker Kabupaten Malang dalam melakukan pencegahan PMI ilegal.
“Berdasarkan data yang ada, angka PMI ilegal dari Kabupaten Malang adalah yang terendah di Jawa Timur (Jatim), bahkan angka tersebut di bawah 10 orang. Meski angka PMI asal Kabupaten Malang ini cukup besar, jika dibandingkan dengan daerah lain di Jatim,” terangnya.
Menurut Sanusi, kewenangan di daerah hanya sebatas memberikan pencegahan dan perlindungan di wilayahnya masing-masing dan tecara terbatas. Namun, untuk perlindungan di luar negeri tetap menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat.Sebab, di daerah memiliki kesulitan untuk koordinasi lintas negara. Sehingga dirinya hanya bisa desak agen penyalur di daerah, agar menyalurkan PMI sesuai dengan prosedur. Sementara, Disnaker di daerah mempunyai keterbatasan dalam kewenangan dan kesulitan jika sudah menyangkut lintas negara. Karena itu kewenangan Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).
“Jika berangkat kerja ke luar negeri dengan cara ilegal, yang jelas banyak kerugiannya. Seperti  ketika terjadi masalah di negara tujuan, Pemerintah Indonesia tak bisa berbuat banyak,  karena keberangkatannya tidak tercatat secara resmi di negara. Kecuali bekerja keluar negeri dengan cara legal, maka Pemerintah Indonesia akan mengupayakan jika terjadi masalah,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Disnaker Kabupaten Malang H Yoyok Wardoyo juga menjelaskan, berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia(BNP2TKI), pada 14 Januari 2019, Provinsi Jatim merupakan pengirim PMI terbanyak di Indonesia. Dan pada tahun 2018, Jatim juga menduduki urutan pertama pengiriman PMI, yakni  mencapai 60.714 orang. Sedangkan untuk urutan kedua pengiriman PMI, yaitu dari Jawa Tengah (Jateng), yang mencapai 56.400 orang, dan ketiga disusul Jawa Barat (Jabar), sebanyak 54.700 orang.
“Disnaker Kabupaten Malang sehari melayani setidaknya 20 orang calon PMI. Dan setiap satu bulan, pihaknya menerima pengajuan warga untuk sebagai PMI tidak kurang dari 400 orang. Sehingga dengan adanya animo masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri, maka pihaknya
meningkatkan layanan publik mengenai pengurusan keberangkatan PMI,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang kita miliki, lanjut Yoyok, hingga bulan Januari 2019, Disnaker Kabupaten Malang Malang telah mencatat sebanyak 17 orang PMI yang meninggal dunia di tempat mereka kerja, dan rata-rata mereka meninggal dunia, dikarenakan sakit. Sehingga dari belasan PMI yang meninggal dunia tersebut, tiga diantaranya merupakan PMI non prosedural alias ilegal.
“Tapi untuk data PMI ilegal yang meninggal di negara tujuan mereka, pihaknya belum bisa memastikan berapa jumlah PMI yang meninggal Dunia. Oleh karena itu, pihaknya telah berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap pemberangkatan PMI ilegal,” paparnya. [cyn]

Tags: