Komisi I DPRD Trenggalek Angkat Bicara Soal Sengketa Pilkades

Samsuri

(Disinyalir Ada Kecurangan)

Trenggalek, Bhirawa
Menanggapi hal tersebut Samsuri ketua komisi I DPRD Trenggalek angkat bicara tentang sengketa, yang diduga ada kecurangan Di Desa Karanggandu, Trenggalek. kami harus tetap Menghormati mekanisme yang ada sesuai dengan aturan yang ada di Perda no 53 tahun 2016 tentang pemilihan dan pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa.
Saat di konfirmasi Ditempat terpisah Samsuri menerangkan Dasar dari penyelesaian masalah yaitu berbagai masalah dari berbagai regulasi. Yaitu musyawarah untuk mufakat antara yang bersengketa, dan mereka yang tidak puas dengan hasil perhitungan pada saat itu, Kalau tidak bisa diselesaikan sesuai dengan tahapan peraturan yang ada, Laporan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 hari setelah penghitungan suara.
Setelah panitia melakukan penyelesaian setelah 3 hari tidak selesai panitia harus menyampaikan ke camat dengan bentuk berita acara untuk penyelesaian masalah , dan apabila dari pihak kecamatan , setelah diberi waktu 4 hari tidak bisa terselesaikan masalah tersebut,maka setidaknya menghadirkan kubu yang dianggap bersengketa.
“kalau jangka waktu yang ditentukan tidak bisa kunjung terselesaikan selanjutnya disampaikan ke Bupati selaku penanggung jawab tingkat kabupaten , setelah di delegasi ke panitia Pilkades kabupaten itu kewenangan Bupati dan penyelesaian di tingkat kabupaten dan diberi waktu 30 hari”
Kalau permasalahan tidak bisa diselesaikan, kami tidak bisa mengandai andai,maka akan kita ikuti tahapan yang berlaku. Kami akan terus mengawal agar proses ini dijalankan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan.
“Lebih jelas, ada salah satu paragraf dalam pasal 76 di peraturan sengketa tapi di dalam tahapan Pilkades tetap dijalankan tetapi tidak mengurangi hak hukum dari mereka yang tidak puas.”
Ada mekanisme sebelum Surat Keputusan (SK) penetapan Kepala Desa, maka setelah 3 hari itu masih ada waktu lagi yaitu 30 hari sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru. Akan tetapi proses hukum terus berjalan silahkan mereka yang tidak puas dalam 30 hari tetap menuntut. Dan ketika ada tuntutan tindak lanjut sengketa yang menyelesaikan Peradilan Tata Usaha Negara ( PETUN) jelasnya
“Terkait ada sengketa surat suara yang dibakar yang terjadi di lapangan sepanjang sudah ada kesepakatan itu boleh, tetapi sebenarnya tidak dianjurkan, itu kan sama saja menghilangkan barang bukti. sebenarnya tidak harus dibakar tapi kan bisa digunting.”pungkasnya (Wek)

Tags: