Dishub Kabupaten Sidoarjo Batal Ikuti ”Zona Integritas 2019”

Masyarakat Sidoarjo saat membayar parkir berlangganan di lokasi Drive Thru. [alikus/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Dinas Perhubungan Kab Sidoarjo terpaksa harus menunda sementara waktu dulu, untuk ikut dalam melaksanakan program Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kab Sidoarjo pada tahun 2019 ini.
Karena OPD ini harus menyiapkan dulu sejumlah instrumen dan infrastrukturnya, bila ditunjuk oleh Tim ZI Kab Sidoarjo melaksanakan program ZI di OPD nya pada tahun ini. Salah satunya, OPD ini harus menyiapkan dulu sistim perparkiran baru dan SDM nya, yang saat ini masih sedang diproses.
Menurut Koordinator Tim Zona Integritas Kab Sidoarjo, Drs M. Solichin, OPD ini menyatakan akan siap melaksanakan program ZI tersebut, baru pada tahun 2020 mendatang. Tatkala instrumen dan insfrastruktur bidang perparkiran yang menjadi Tupoksinya itu sudah siap.
Solichin sempat menyebutkan, dengan mundurnya Dishub Sidoarjo dalam program Zona Integritas tahun 2019 itu, Tim ZI Kab Sidoarjo akhirnya mengusulkan kembali Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kab Sidoarjo untuk ikut dalam program ZI pada tahun 2019 ini.
“Karena OPD yang diusulkan kepada Menpan RB, harus ada unsur OPD dari bidang perijinan,” jelas M. Solichin, saat dihubungi Kamis (16/5) kemarin.
Solichin mengatakan Dinas Penanaman Modal PTSP Kab Sidoarjo dulu sempat akan pernah diusulkan untuk ikut dalam program ZI ini. Namun karena masih adanya sejumlah kekurangan, sehingga sempat tidak diusulkan.
“Sekarang OPD tersebut mengaku sudah siap kembali untuk ikut dalam melaksanakan program ZI tahun 2019 ini,” kata Solichin, yang juga Inspektur Pembangunan IV dari Inspektorat Kab Sidoarjo itu.
Meski Dishub Sidoarjo tidak ikut dalam program ZI tahun 2019 ini, menurut Solichin, OPD di Kab Sidoarjo yang diusulkan ikut dalam program ZI ini akhirnya tetap lima OPD seperti semula.
Yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dispendukcapil, Kecamatan Sidoarjo dan Puskesmas Sidoarjo serta Dinas Penanaman Modal PTSP yang menggantikan Dishub Sidoarjo.
“Kelima OPD ini akan kita persiapkan untuk ikut dalam program ZI tahun 2019 ini menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK),” kata Solichin, yang mantan Camat di Kec Jabon itu.
Sedangkan OPD yang akan dipersiapkan untuk melaksanakan program ZI menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun 2019 ini, kata Solichin adalah dari Kec Sukodono dan RSUD Sidoarjo. Karena mereka sudah menyandang OPD dengan predikat WBK.
Menurut Solichin, saat ini pihaknya terus melakukan pembinaan pada kelima OPD itu dan melakukan monitoring administrasi apa yang harus dicukupi oleh lima OPD tersebut.
Direncanakan, semua dokumen yang harus dicukupi oleh OPD untuk bisa ikut dalam melaksanakan program ZI tahun 2019, akan segera dikirim kepada Kemenpan RB pada tanggal 25 Mei nanti.
Ditegaskan Solichin tidak mudah untuk mendapatkan pengakuan zona integritas secara nasional. Sehingga harus diingatkan, meski data dari OPD yang bersangkutan bagus tentang program ZI, namun belum tentu bisa mendapat pengakuan zona integritas dari Nasional.
Sebab masih ada Tim Silent yang akan datang secara diam-diam untuk mengcross cek kebenaran data dan fakta dari data OPD yang bersangkutan.
”Kalau tidak cocok antara data dan temuan, pasti akan gagal dapat pengakuan zona integritas nasional,” tegas Solichin.
Status ZI ini, kata Solichin, diberikan Pemerintah kepada OPD sebagai apresiasi atas komitmennya dalam memberantas korupsi di wilayah birokrasinya.
Tetapi ia juga menambahkan, zona integritas itu tidak hanya masalah bebas korupsi saja, tapi juga sangat dituntut agar bisa memberikan pelayanan publik yang maksimal pada masyarakat.
Beberapa waktu lalu, Tim ZI Kab Sidoarjo, kata Solichin, juga sempat turun ke sejumlah OPD untuk menyarankan mereka segera mencukupi dokumen yang dibutuhkan. Seperti ke Kecamatan Sidoarjo, Dispendukcapil dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Dilain kesempatan, Camat Sidoarjo, Agustin Iriani SH, ssmpat mengatakan sudah melakukan rapat internal di OPD nya dan akan segera mengirimkan kecukupan dokumen yang diperlukan tersebut.
“Karena kami semua, mulai pimpinan sampai seluruh karyawan, sejak awal sudah menetapkan komitmen untuk melaksanakan program ZI ini dengan serius dan sungguh-sungguh. Kepercayaan yang diberikan pada OPD kami terkait program ZI ini, akan kami laksanakan dengan serius,” kata Camat Agustin. (kus)

Tags: