Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tingkatkan SDM Jukir dan PPL

Wawali Subri kalungkan kartu Identitas kepada peserta diklat.

Kota Probolinggo, Bhirawa
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya bagi petugas juru parkir (jukir) dan petugas pengatur lalu lintas. Diklat ini kerjasama Dishub setempat dengan Balai Diklat Transportasi Darat Mempawah Kalimantan Barat.
Peserta diklat antara lain pengatur lalu lintas diikuti 60 orang yang terbagi dalam dua angkatan terdiri atas petugas motoris dan wasdal Dishub 22 orang, Satpol PP 8 orang, pengatur lalu lintas di SD/SMP/SMA sebanyak 30 orang dan 120 jukir. Diklat ini terbagi enam angkatan yang dilaksanakan selama dua pekan. Mulai 24 September sampai 4 Oktober, di Balai Latihan Kerja Disnaker Jalan Brantas.
Kepala Dishub Kota Probolinggo Sumadi, Senin 30/9 mengatakan, melalui diklat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang peraturan, sistem dan penataan perparkiran dan pengaturan lalu lintas sehingga meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM dalam meningkatkan kinerjanya.
“Kami ingin meningkatkan sinergitas semua stakeholders bidang perhubungan khususnya yang terkait dengan lalu lintas, angkutan jalan dan perhubungan. Selain itu untuk menyamakan persepsi dan mengoptimalkan kinerja demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” beber Sumadi, saat pembukaan diklat, Selasa (24/9), yang dihadiri Wawali Mochammad Soufis Subri, Kepala Balai Diklat Transportasi Darat Mempawah Kalimantan Barat serta staf ahli wali kota.
Pemateri diklat dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur; Kasatlantas Polres Probolinggo Kota dan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo.
Menurut Wawali Mochammad Soufis Subri, Kota Probolinggo sudah meraih WTN sebanyak 10 kali yang tentunya menjadi penghargaan luar biasa dan patut disyukuri dan dipelihara hingga implementasi berjalan dengan baik di masyarakat.
“Ini (penghargaan) juga hasil kerja sama stakeholder hingga terwujud tata kelola transportasi yang baik. Ini juga tidak luput dari peran jukir, pengatur lalu lintas dan motoris yang ikut menertibkan tata kelola transportasi dan perhubungan di Kota Probolinggo,” katanya.
Keterlibatan secara aktif itu tidak disadari oleh para jukir dan pengatur lalu lintas. “Panjenengan semua ini ujung tombak penghargaan ini. Panjenengan semua ikut membantu menyukseskan sampai 10 kali dapat penghargaan,” tandas Subri.
Wawali mengatakan, selain sebagai ujung tombak ketertiban lalu lintas, mereka juga ujung tombak PAD serta penentu jendela atau wajah Kota Probolinggo. Sikap jukir disebut menggambarkan sebuah kota, jika jukir baik dan disiplin serta tertib maka warga melihat begitulah kondisi kotanya.
“Namun sebaliknya kalau jukir punya sikap tidak pas, tidak bisa senyum, ya Kota Probolinggo dianggap tidak bisa mesem orang-orangnya. Pesan saya, laksanakan tugas dengan profesional dan terima kasih telah membantu pemerintah,” ungkap Subri.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo dari parkir berlangganan mencapai angka fantastis. Yaitu, Rp 4,2 miliar setahun. Karena itu, Dinas Perhubungan (Dishub) setempat menyarankan agar parkir berlangganan tak dihapus. Salah satu tujuannya, parkir berlangganan bisa mengantisipasi kebocoran retribusi parkir ke kas daerah. Karena itu, Dishub meminta DPRD Kota Probolinggo mengkaji ulang wacana menghapus parkir berlangganan.
Kepala UPT Perparkiran di Dishub Kota Probolinggo Deddy Ariawan menyarankan agar parkir berlangganan tidak dihapus. Menurutnya, PAD dari parkir berlangganan pada 2017 sekitar Rp 4,2 miliar. Angka yang tinggi. Nilai itu belum termasuk parkir tepi jalan umum yang mencapai Rp 50 juta setahun. Parkir tepi jalan umum yaitu parkir pengendara luar kota.
“PAD parkir ada dua, yaitu parkir berlangganan dan parkir di tepi jalan umum. Parkir di tepi jalan umum ini khusus pengendara luar kota. Sementara parkir warga kota sudah masuk dalam parkir berlangganan Rp 4,2 miliar,” terangnya.
Jika parkir berlangganan dihapuskan, menurutnya, bisa timbul persoalan lain. Semisal kebocoran dana parkir. Selain itu, bisa jadi akan ada kelompok yang memanfaatkan jalan milik pemerintah untuk dijadikan lokasi parkir. “Selama ini kan terpusat di Samsat untuk PAD dari parkir berlangganan ini. Jadi, mengontrolnya lebih mudah,” terangnya.
Jika yang dimasalahkan adalah penarikan retribusi parkir bagi peserta parkir berlangganan, pihaknya menurut Deddy, akan mengambil sikap. Yaitu, mengumpulkan juru parkir (jukir) agar tidak menarik retribusi parkir di tepi jalan pada peserta parkir berlangganan. Selain itu, warga juga harus dipahamkan agar tak lagi membayar parkir di tepi jalan umum. “Kami sendiri sudah memasang banner parkir gratis. Namun, kadang ada saja yang memberikan uang untuk parkir,” paparnya.
Yang penting dipahami, lanjut Deddy, parkir berlangganan berbeda dengan parkir insidentil. Yaitu, parkir yang ada saat event tertentu berlangsung. Seperti parkir Semipro. “Kadang kan yang tidak paham, warga yang parkir di tepi jalan dak mau ditarik parkir. Padahal, itu acara khusus, seperti Semipro. Alasannya sudah ikut parkir berlangganan,” lanjutnya.
Saat ini, menurutnya, ada 195 petugas parkir resmi yang tersebar di 72 titik di kota. Dari 72 titik itu, sekitar 29 titik di antaranya berpotensi untuk parkir kendaraan luar kota. Seperti Bakso Eddy, Pasar Baru, dan lain sebagainya, tambahnya.(Wap)

Tags: