Diknas Probolinggo Deklarasi Stop Kekerasan Anak

Wali Kota Hj. Rukmini  dialog dengan anak PAUD TK Negeri Pembina.

Wali Kota Hj. Rukmini dialog dengan anak PAUD TK Negeri Pembina.

Kota Probolinggo, Bhirawa
Gebyar Hari Anak Nasional (HAN) pendidikan anak usia dini (PAUD) kali ini berbeda. Dinas Pendidikan menggagas untuk deklarasi gerakan stop kekerasan terhadap anak usia dini. Bertempat di Puri Manggala Bhakti, Ketua Dewan Pendidikan KH Azis RM, memimpin untuk pelaksanaan deklarasi tersebut. Termasuk diikuti oleh perwakilan dari unsur ketua organisasi mitra PAUD, perwakilan orang tua siswa/komite sekolah serta mengetahui wali kota seaku bunda paud Kota Probolinggo.
“Secara umum tidak terjadi di kota ini, namun momentum HAN sekaligus mengingatkan kembali agar anak usia dini memperoleh pendidikan dengan penuh kasih sayang, ramah dan bertanggung jawab,” kata Kabid PNFI Dinas Pendidikan Heri Wijayani, Rabu (31/8).
Menurutnya, anak usia dini masih lemah segalanya seperti lemah fisiknya, lemah pemikirannya, lemah pengetahuannya dan lemah pengalaman. Untuk itu mereka harus dilindungi dari kekerasan, baik itu oleh orang tua maupun guru pendidik.
Usai penandatanganan deklarasi tersebut, Wali Kota Hj Rukmini mengajak dialog anak-anak PAUD agar merasa dekat dengannya. “Saya menghimbau peran aktif orang tua dan seluruh unsure masyarakat agar ikut bertanggung jawab mengawal kegiatan pembiasaan sikap serta perilaku positif di sekolah. Wujudkan pola pendidikan tanpa kekerasan,” pintanya.
Kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun (14), kata Rukmini, mengundang simpati semua kalangan. Pemkot Probolinggo pun, ambil ancang-ancang untuk menyiapkan Perda Perlindungan Anak. “Untuk Perda (Perlindungan Anak) telah dipersiapkan, mungkin akan dibahas tahun depan. Tapi tetap diupayakan bisa dipercepat. Sehingga bisa dibahas akhir tahun,” katanya.
Dikatakannya, perlu dukungan legislatif dan stakeholders lain untuk menyempurnakan rapeda yang dimaksud. Raperda disusun oleh Bappeda dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).
Sementara saat ini, di Kota Probolinggo hanya ada Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Rencana Aksi Perlindungan Perempuan dan Anak. “Selain mencegah kasus kekerasan pada anak, Perda Perlindungan Anak diharap menjadi penguat kebijakan Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Anak,” tandasnya.
Rencana tersebut, diperkuat oleh wakil rakyat dari Kota Probolinggo di DPR RI. Abdul Malik Haramain, mantan Ketua Panja Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI mengatakan, tingginya kekerasan terhadap anak harus disikapi serius oleh pemerintah. “Kami menyayangkan sikap pemerintah yang tidak berani menindak tegas dan menghukum berat pelaku kekerasan. Selama ini, pemerintah terkesan setengah-setengah dalam menindak pelaku,” katanya.
Panja Perlindungan Anak komisi VIII, kata Malik, sudah merekomendasikan agar Presiden segera mengeluarkan Perpu. Tentang pemberatan hukuman terhadap pelaku kekerasan dan kejahatan seksual pada anak. Tapi hingga saat ini, pemerintah belum melakukan terobosan apapun dalam menyikapi kejahatan ini.
“Saya minta presiden Joko Widodo segera bertindak dengan mengeluarkan Perpu pemberatan hukuman terhadap pelaku. Segera menginstruksikan kepada penegak hukum, agar lebih sigap dan tegas. Terutama dalam mengantisipasi terjadinya kekerasan. Selain itu, hendaknya Presiden segera menginstruksikan kepada semua Kepala Daerah (gubernur, Bupati/walikota) untuk membuat Perda perlindungan anak,” tandasnya. [wap]

Tags: