Dewan Surabaya Targetkan Revisi Perda PBB Tuntas Tahun Ini

DPRD Surabaya, Bhirawa
Revisi Perda PBB Kota Surabaya ditargetkan tuntas tahun ini. Diharapkan perda PBB yang baru ini bisa meringankan beban warga yang membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
Ketua Badan Pembuat Perundangan-undangan (BPP) DPRD Surabaya M Machmud, mengatakan raperda inisiatif dewan ini sudah masuk prolegda 2018. Diharapkan dengan waktu yang ada ini pembahasan raperda ini bisa tuntas sehingga tahun depan sudah bisa dijalankan.
Dalam revisi perda PBB ini, masih lanjut Machmud, menguntungkan posisi warga. Sebab, mereka memiliki hak keberatan ketika penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dirasakan kemahalan. Selama ini yang ada hanya masyarakat minta keringanan ketika NJOP dirasakan memberatkan.
“Jadi kalau NJOP dirasakan mahal, masyarakat bisa menyampaikan keberatan. Dan pemkot harus menindaklanjuti. Selama ini NJOP ditetapkan pemkot, ketika masyarakat menilai mahal baru meminta keringanan yang belum tentu disetujui,” kata politisi Partai Demokrat ini, Selasa (23/10).
Selain itu juga dalam penetapan NJOP ini ada rumus yang berbeda dengan yang diterapkan oleh pemkot sebelumnya. Kali ini rumusnya akan menghasilkaan NJOP yang tidak begitu mahal. Dan juga penetapan NJOP oleh pemkot ini harus dilaporkan ke dewan.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Surabaya Armudji mengatakan revisi perda ini yang paling pokok adalah untuk meringankan beban PBB yang ditanggung masyarakat.
”Fokusnya kita sesuaikan bagaimana membuat masyarakat tidak berat dan besaran pajak bisa diturunkan melalui berbagai kajian,” tegasnya.
Ia menegaskan revisi Perda PBB Kota Surabaya ditargetkan bisa tuntas hingga disahkan menjadi perda akhir tahun inu.
”Nanti kita akan cek kerja BPP. Pokoknya dalam waktu yang ada ini harus selesai,” pungkas Armudji. [dre]

Tags: