Dewan Setujui Pembentukan Bank Jatim Syariah Ditunda

DPRD Jatim, Bhirawa
Usulan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menunda pembentukan Bank Jatim Syariah mendapat persetujuan dari DPRD Jawa Timur. Pembentukan Bank Jatim Syariah yang awalnya dilaksanakan di 2019 akan ditunda hingga 2023.
Melalui rapat paripurna, Rabu (28/8) kemarin, DPRD Provinsi Jawa Timur menyetujui Rancangan Perubahan Keenam Peraturan Daerah (Raperda) nomor 8 tahun 2013 tentang Penyertaan Modal.
Raperda tersebut memuat rencana pembentukan Bank Jatim Syariah. Di antara poinnya adalah menyertakan modal senilai Rp 525 miliar kepada Bank Jatim untuk membentuk Bank Jatim Syariah.
Rinciannya, Rp 200 miliar di antaranya berasal dari APBD murni 2019. Sisanya, berasal dari APBD Perubahan 2019. Namun, dengan adanya persetujuan perubahan Raperda tersebut, penyertaan modal untuk APBD Perubahan pun ditunda hingga 2023.
Seluruh Fraksi dan Komisi DPRD Jatim bersepakat menyetujui usulan tersebut. Di antaranya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, dalam catatanya, F-PKB meminta Pemprov Jatim untuk mengawasi kondisi keuangan dan struktur kelembagaan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim.
Tujuannya, UUS Bank Jatim berkembang secara positif dan progresif sehingga layak mendapatkan pernyataan modal untuk nantinya membentuk Bank Jatim Syariah.
“UUS Bank Jatim harus benar-benar siap untuk memisahkan diri menjadi Bank Umum Syariah sesuai waktu yang ditentukan,” kata juru bicara Fraksi PKB, Aisyah Lilia Agustina.
Di sisi lain, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa perubahan Perda tersebut disesuaikan dengan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Di dalam undang-undang tersebut berisi dua ketentuan pemisahan UUS dari bank induk. Pertama, UUS dapat dipisah apabila kontribusi aset UUS telah mencapai paling sedikit 50 persen dari total aset bank induk.
Kemudian, ketentuan yang kedua, di dalamnya telah memenuhi jangka waktu 15 tahun sejak undang-undang tersebut disahkan. Sementara faktanya, hingga sampai saat ini aset UUS Bank Jatim baru mencapai Rp2,7 triliun dari total aset Bank Jatim yang telah mencapai Rp68,7 triliun.
Sementara tanggal waktu 15 tahun baru akan dicapai pada tahun 2023. “Oleh karenanya, kewajiban UUS untuk memisahkan diri dari Bank Jatim masih jauh sehingga masih ada waktu,” kata Khofifah pada sambutan Gubernur Jawa Timur dalam rapat paripurna DPRD Jatim.
Selain itu, dengan memaksimalkan tenggat waktu yang ada Pemprov akan menguatkan bussines model yang berbasis teknologi. Juga termasuk upaya refocusing pada segmen yang menjadi keunggulan bank dalam ekosistem bisnis pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
Apabila UUS telah memenuhi 50 persen dari total aset Bank Jatim, terbuka kemungkinan pemisahan dapat dilakukan sebelum tahun 2023. “Pertimbangan lain perubahan ini karenan adanya perkembangan industri keuangan baik konvensional maupun syariah yang turut diwarnai dengan perkembangan teknologi seperti finansial technologi (fintech). Selain itu, pertumbuhan negatif di pertumbuhan industri perbankan,” kata Khofifah yang juga mantan Menteri Sosial ini.
“Kami menegaskan bahwa perencanaan ulang ini tidak mengurangi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan suatu niatan mulia guna mendorong keberadaan lembaga keuangan syariah,” tegas Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ini. [geh]

Tags: