Dewan Kota Mojokerto Tuding Eksekutif Tak Siap Kelola Dana Kelurahan Rp49,2 M

Junaedi Malik, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto.

Kota Mojokerto, Bhirawa
Kalangan DPRD Kota Mojokerto menilai Pemkot Mojokerto belum siap soal penyerapan Program Dana Kelurahan (DK) senilai Rp49,2 miliar. Lembaga wakil rakyat ini menilai, hingga bulan ke tujuh ini regulasi terkait petunjuk teknis program itu masih belum jelas dan berpotensi timbul masalah.
Sorotan ini muncul ketika digelar hearing dewan bersama Tim Eksekutif Pemkot Mojokerto beberapa waktu lalu. Dalam dengar pendapat itu diketahui bahwa dari sisi regulasi, personil di kelurahan hingga perencanaan program yang baru digulirkan di tahun pertama ini masih belum siap.
Junaedi Malik, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto mengatakan, dewan khawatir dana yang bersumber APBN dan APBD ini muspro, lantaran gagal terserap setelah melihat persiapan yang ada masih jauh dikatakan layak dan memadai.
”Ini sudah bulan tujuh. Sedang persiapannya saja belum. Regulasi banyak yang kacau. Belum lagi kebutuhan personil yang mumpuni di kelurahan,” sindir Junaedi Malik.
Junaedi memprediksi, pengguliran DK itu tidak dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, karena melihat persiapan yang ada masih banyak persoalan di sana-sini.
”Kami minta agar tim terkait dan Satgas Dana Kelurahan ini melakukan pertemuan. membahas kekurangan – kekurangan untuk ditemukan solusi,” terangnya.
Junaedi merinci, masih banyak persoalan terkait DK, diantaranya sisi regulasi yang belum mumpuni. Meski telah ada UU dan PP, petunjuk teknis pelaksanaan berupa peraturan wali kotanya masih amburadul. ”’Regulasinya saja kacau. Kalau dilaksanakan kelurahan. Entah apa nanti yang terjadi,” jelasnya.
Terpisah, Sonny Basuki Rahardjo, Anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto mengatakan, kesiapan pengguliran dana kelurahan ini masih amburadul. Padahal dana kelurahan itu diproyeksikan untuk menggantikan sejumlah program ber”unsur” pemberdayaan. Yakni, sebelumnya dari Dana RW, program dari pokok pikiran dewan, dan program usulan Musrenbang.
”Ini program yang sebelumnya dikerjakan dinas lalu dikerjakan kelurahan. Pertama, apa mereka mampu dan berani. Kedua, regulasinya ini masih rawan,” ujarnya.
Selain itu, dewan juga menyoroti terkait kesiapan SDM di tingkat kelurahan. Dari penuturan instansi terkait saat hearing juga mengakui, jika SDM di kelurahan masih jauh dari memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. ”Nah, dana kelurahan ini nanti sifatnya apa pengadaan atau swakelola. SDM-nya bagaimana apa sudah disiapkan. Ternyata masih minim. Contoh kasuisistik di Kel Blooto. Praktis hanya dua orang,” tuturnya.
Sehingga Sonny juga pesimis DK itu dapat digulirkan di tahun pertama ini. Hal itu karena saat ini memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2019. Melihat volume program dalam Dana Kelurahan, di tingkat kelurahan bakal kewalahan.
”Jangan – jangan ini nanti dananya di-Silpa-kan,” pungkasnya. [kar]

Tags: