Dewan Kabupaten Lamongan Setujui Dua Raperda KLA dan BUMD PDAM

Bupati Fadeli saat paripurna Raperda tahap I di Gedung DPRD Kabupaten Lamongan.(Alimun Hakim/Bhirawa).

Lamongan, Bhirawa
DPRD Lamongan menyetujui dua Raperda untuk disahkan menjadi Perda. Dua Raperda tersebut adalah terkait Kabupaten Layak Anak (KLA) dan BUMD PDAM. Pansus I DPR Kabupaten Lamongan sepakat menerima dan menyetujui dua Reprad ini dalam Rapat paripurna, Senin(29/4) kemarin.
Hal tersebut disampakan oleh Purwadi dalam laporan Pansus I DPRD Kabupaten Lamongan atas pembahasan peraturan daerah tentang KLA dan rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah air minum (PDAM) yang dibacakan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Senin (29/4).
Dikatakan Purwadi, salah satu ketentuan pasal dalam Raperda tersebut adalah kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak.
Diantaranya melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, ruang bermain ramah anak dan pengembangan kecamatan, desa atau kelurahan layak anak.
Senada dengan hal itu Ketua Pansus I Syaifuddin Zuhri menuturkan,di Pansus I juga selain kebijakan Kabupaten Layak Anak,juga ada Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) yang berubah menjadi Perum DAM”Tuturnya.
Dia menjelaskan,beberapa substansi yang perlu disempurnakan antara lain ketentuan Pasal 20 ayat (4) disepakati diubah menjadi .
“Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan” Jelas Syaifuddin.
Lebih jauh Syaifuddin memaparkan,Ketentuan Pasal 81 ayat (3) disepakati disempurnakan menjadi atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pension sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perumda Air Minum seluruh Indonesia.
Adapun secara terperinci penyempurnaan terhadap kedua Rancangan Peraturan Daerah ini tercantum dalam Laporan Pansus.
Dua Raperda di Pansus I tersebut , dengan memperhatikan tahapan proses pembahasan kedua Rancangan Peraturan Daerah.
Selanjutnya kami menyampaikan kesimpulan,Bahwa, proses pembahasan kedua Rancangan Peraturan Daerah telah dilaksanakan secara cermat sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setelah dilakukan pengkajian, penelitian serta analisa yang mendalam serta dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak terkait, maka kedua Rancangan Peraturan Daerah ini telah mengalami proses penyempurnaan dan memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil sebagai Peraturan Daerah.
Dengan pertimbangan yang penuh kearifan, maka Pansus I sepakat dapat menerima dan menyetujui kedua Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
Menurutnya , dengan disetujuinya kedua Rancangan Peraturan Daerah ini,Pemerintah Daerah agar segera menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan fasilitasi.
Sehingga dapat ditetapkan dan diundangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
Ia juga memberikan saran,Setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan, Pemerintah Daerah perlu segera menerbitkan Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan daripada Peraturan Daerah, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan Anggota DPRD yang membidangi”Terang politisi PKB tersebut.
Selain Pansus I, dalam kesempatan tersebut Pansus II, Pansus III dan Pansus IV juga meyampaikan laporannya masing-masing. Pansus II Menyampaikan persetujuannya terhadap Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.
Sedangkan Pansus III menyampaikan laporan pembahasan pada Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya.
Kemudian Pansus IV sepakat tentang Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar.
Bupati Fadeli menyampaikan apresiasinya, baik pada eksekutif maupun legislatif sehingga pembahasan berjalan lancar.
“Semuanya lancar, 4 Raperda tentang BUMD bisa terselesaikan dengan baik. Tidak terlalu ada perubahan signifikan, menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru,” ujarnya.
“Terima kasih kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif selama ini. Meski pasca Pemilu, masih memenuhi kuorum,” katanya mengakhiri. [mb9]

Tags: