Dewan Interupsi Jawaban Wali Kota Risma atas PU Fraksi

Wali Kota Tri Rismaharini ketika dalam rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya yang mengagendakan tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Surabaya atas Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah kota Surabaya, tentang APBD tahun anggaran 2020. [andre/bhirawa]

(Pertanyakan Isu Mafia Perizinan dan Abuse of Power)

DPRD Surabaya, Bhirawa
Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya yang mengagendakan tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Surabaya atas Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah kota Surabaya, tentang APBD tahun anggaran 2020, diwarnai interupsi terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Interupsi terhadap Wali Kota ini baru kali pertama terjadi sejak Risma menjabat Wali Kota selama 2 periode. Interupsi pertama dilontarkan anggota fraksi Demokrat Nasdem Imam Syafi’i.
Dalam rapat paripurna yang berlangsung Kamis (31/10) tersebut, Imam Syafi’i menyinggung soal dugaan adanya mafia perijinan di lingkungan Pemkot Surabaya.
”Santer terdengar kalau ada mafia perijinan di lingkungan Pemkot, mulai dari pembangunan RS Siloam sampai perijinan SPBU AKR di Jalan Pemuda sebelah RRI, tolong dijelaskan,” tegas mantan jurnalis ini.
Interupsi juga disuarakan Ketua Fraksi Partai Golkar Arif Fathoni menyoroti tentang penggunaan dana APBD. “Kita meminta Wali Kota berkomitment menggunakan dana APBD untuk kemakmuran rakyat. Jangan kemudian APBD digunakan sebagai jembatan kontestasi Pilwali 2020. Karena saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ada kepala OPD yang digadang-gadang maju dalam pilwali,” tegasnya.
Toni kembali menegaskan agar kontestasi Pilwali Surabaya 2020 berlangsung fair tanpa campur tangan penguasa dalam penggunaan APBD.
Politisi yang juga mantan jurnalis ini menambahkan, kalau pandangan umum Fraksi Partai Golkar soal pencitraan diri Walikota, tidak bermaksud mengkritik lembaga tersebut.
“Sudah menjadi hak masyarakat untuk mengetahui kinerja Wali Kota dan OPD yang berprestasi lewat press rilis,” jelasnya. Hanya saja yang patut diperhatikan adalah kemungkinan penggunaan APBD untuk pencitraan calon di Pilwali.
“Kita wajib mengingatkan agar abuse of power tidak terulang lagi dimasa mendatang” pungkasnya. Menurut Arif Fathoni, pihaknya justru mengapresiasi kinerja wali kota dan wakil wali kota. Hal ini, kata dia, akan menjadi tinta emas bagi masyarakat Surabaya.
“Tetapi karena tahun depan memasuki masa pilkada, maka kami meminta komitmen wali kota akan menjaga APBD tidak digunakan atau jembatan bagi pertarungan konstetasi politik,” ungkapnya.
Ia menyatakan pihaknya tidak mengkritik wali kota. Namun ia menerangkan bahwa ada kecenderungan pencitraan terhadap salah satu kepala OPD.
“Kami mengingatkan mumpung ini belum terjadi, agar tidak terjadi abuse of power di kemudian hari. Yang kami kritisi adalah yang berminat menjadi pengganti Bu Risma, jangan gunakan APBD untuk jembatan citra diri,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Risma menyatakan pejabatnya juga tidak butuh pencitraan. Ia menceritakan memilih pejabat sangat sulit. Bahkan saat dibuka ada pencalonan kepala dinas, tidak ada pejabat yang daftar. Endingnya, wali kota yang akhirnya menunjuk mereka.
“Kalau pencalonan kepala dinas, tidak ada yang daftar, sehingga saya harus menunjuk. Mereka tahu risikonya berat, tanggung jawabnya tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat,” terangnya. [dre]

Tags: