Dewan Desak Pemkot Urusi Status SMP Satu Atap Jadi SMP 25 Penuh

Kepala SMP 25 Mistini bersama dengan para guru foto bersama Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika di Gedung DPRD Kota Malang 9/10 kemarin. 

Kota Malang, Bhirawa
Keberadaan SMP Satu Atap di area milik PT Alam Alam Mahameru, sudah selayaknya untuk segera dinaikan statusnya,  menjadi SMP 25 Penuh. Sebab seluruh persyaratan sudah terpenuhi. Hanya saja yang menjadi kendala terkait dengan status tanah.
Padahal pemilik tanah yang ditempati SMP Satu Atap, sudah siap menyerahkan lahannya kepada Pemkot Malang. Tetapi sejauh ini pihak Pemkot Malang, belum mengajukan permohonan kepada PT. Alam Mahameru.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, kepada wartawan Rabu 9/10 kemarin mengutarakan, saat ini bola ada di Pemkot Malang. Karena itu  pihaknya mendesak kepada Pemkot Malang, untuk segera menindak lanjuti persoalan tersebut.
“Sudah ada lampu hijau  dari PT Alam Mahameru selaku pemilik tanah,  yang selama ini ditempati SMP satu atap. Tinggal Pemkot Malang mengajukan permohonan setelah itu pasti akan ada jawaban penyerahan dari PT. Alam Mahameru,”tutur Made.
Permohonan pelepasan aset, ditunggu oleh PT. Alam Mahameru, saat ini Pemkot ditunggu suratnya. Bahkan sudah 10 tahun PT. Alam Mahameru menungu Pemkot bersurat. Makanya untuk meningkatkan status SMP satu atap menjadi SMP 25 Penuh tergantung dari Pemkot Malang.
Apalagi secara persyaratan SMP 25 sudah sangat layak untuk menjadi SMP penuh,   baik dilihat dari jumlah rombongan belajarnya maupun jumlah siswanya. Saat ini tinggal menunggu status tanah saja.
“Ini jika status tanahnya,  masih ada permasalah,  maka   status satu atap, masih disandang terus  oleh sekolah tersebut. Sebenarnya,  sejak dari dulu sudah bsia menjadi SMP 25 penuh. Sebab  kalau statusnya satu atap bantuan yang bisa diterima sangat terbatas. BPKAD jangan lamban bersurat,”tambah Made.
Sementara itu, Kepala SMP satu atap,  Mastini SP.d., M.Pd, usai diterima ketua DPRD Kota Malang menyatakan, perjuanganya untuk menaikan status SMP satu atap, menjadi SMP 25 penuh telah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu.
Namun demikian perjuangan ini, dilakukan secara inten sejak dua pekan kemarin. Puncaknya ia bersama komite sekolah dan para dewan guru menghadap kepada ketua DPRD Kota Malang, yang secara kebetulan menjadi salah satu orang tua siswa juga.
“Pak Made, memfasilitasi kami, untuk melakukan hearing dengan Komisi D dan Komisi A, kami sangat bersyukur upaya ini, mendapat suport dari Pak Made, semoga perjuangan kami bisa segera menuai hasil,”ujar Mistini penuh harap.
Ia menyatakan jika  untuk menjadi  SMP 25,  sebelumnya telah menghadap kepada Dinas Pendidikan Kota Malang, dan ke Badan Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), saat ini ia bertemu langsung dengan ketua DPRD.
Secara persyaratan, lanjut dia,  sudah memenuhi syarat, total rombongan belajar sudah mencapai 12, dan jumlah siswanya juga sudah mencapi 384 siswa, jadi secara aturan sudah memenuhi syarat untuk menjadi SMP penuh.
“Ketika kami masih menjadi satu atap,  tentunya kami kesulitan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Padahal persyaratan yang kami miliki sudah setara dengan SMP negeri pada umumnya,”imbuhnya.
Pihaknya berharap, perjuangan yang dilakukan itu segera mendapat jalan dan kebijakan dari Pemerintah Kota Malang sehingga SMP 25 setara dengan SMP negeri pada umumnya.”Dejure kami sudah SMP penuh tapi defaktonya masih satu atap,”tukasnya. [mut]

Tags: