Demi Efisiensi, OPD Pemerintah kabupaten Ponorogo Akan Digabung

Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni.

Ponorogo, Bhirawa
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Ponorogo akan digabung supaya menjadi lebih efisien. Hal ini diterangkan oleh Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni di Gedung DPRD Ponorogo, Senin (04/11).
Pada tahun 2016 yang lalu, Pemkab atas persetujuan DPRD Ponorogo mengubah struktur Organisasi Perangkat Daerah. Ini adalah pengembangan beberapa dinas, contoh Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman kita kembangkan menjadi dua, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).
”Setelah kita evaluasi, ternyata pemecahan Dinas ini kurang tepat. Beberapa Dinas belum berkinerja sekelas Dinas, mulai dari jumlah pegawainya, volume kegiatannya, dan lain – lain,” ujar Bupati Ipong.
Menurutnya, penggabungan ini dilakukan untuk efisiensi dan penyesuaian pada aturan baru yang akan diterapkan oleh Pemkab. “Alasannya adalah efisiensi dan untuk menyesuaikan pada beberapa aturan baru yang akan kita laksanakan,” katanya.
“Beberapa Dinas contohnya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Ponorogo, setelah beberapa kali dievaluasi oleh KemenPAN-RB dalam rangka SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kegiatannya dinilai boros dan kurang efektif,” sambungnya.
Terkait pejabat yang saat ini menjadi pimpinan OPD yang akan digabung, Ipong akan mengusahakan supaya tidak ada pejabat yang turun eselon. “Saya usahakan tidak ada yang turun eselon. Walau sebenarnya dalam sebuah perampingan, hal itu tidak apa – apa. Dulu ada Kepala UPT, lalu Undang – Undang menyatakan bahwa Kepala UPT harus dilebur, ya kita lakukan. Dari 18 Kepala UPT di Ponorogo, ada yang pensiun, ada yang jadi Kepala Seksi (Kasi) dan ada pula yang jadi Kepala Bidang (Kabid) instansi,” pungkasnya.
Penggabungan OPD yang direncanakan diantaranya yaitu Dinas PKP digabungkan ke Dinas PUPR, kemudian Dinas Ketahanan Pangan ke Dinas Pertanian, serta Dispora digabung ke Dinas Pariwisata. Perampingan SKPD Ponorogo ini diproyeksikan mulai efektif pada Januari 2020 mendatang. Sedangkan mutasi pejabat maupun pegawainya diperkirakan akan dilakukan pada pertengahan Desember 2019. (yan)

Tags: