Demi Bangun Desa, Kades Terpilih Diminta Rekonsiliasi dengan Lawannya

Ahmad Mustofa, Kades Kedanyang terpilih saat melakukan silahturahmi ke kediaman rivalnya, Almuah. [kerin ikanto/bhirawa]

Gresik,Bhirawa
Paska dilantik sebagai kepala desa (kades) definitf, Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto minta para Kades segera melakukan rekonsiliasi dengan para mantan calon kepala desa yang tidak terpilih. Bahkan, Bupati minta mereka segera dirangkul diajak membangun desa secara bersama-sama.
“Jangan menunggu lama. Para Kades segera melakukan silahturahmi degan mereka. Ini dimaksudkan untuk memberikan kedamaian di desanya,” perintah Bupati Sambari saat pelantikan Kades Terpilih , Senin(9/9 ) lalu .
Salah satu kades yang telah melakukan imbauan bupati Sambari ini adalah Achmad Mustofa, Kepala Desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas. Sambil berguru, Mustofa Senin (9/9) sore langsung mendatangi kediaman Alamuah, mantan Kades Kedanyang.
“Maunya usai dilantik saya langsung sowan ke rumah pak Almuah. Tapi beliaunya tidak ada di tempat. Baru bisa terlaksana pada sore harinya. Alhamdulillah beliau menerima kami sangat ramah. Apapun akan kami lakukan demi masyarakat Kedanyang yang damai sejahtera dan unggul” kata Mutofa.
Menurut Mustofa, selain bersilaturahmi dia juga berkepentingan untuk berguru. Bagaimanapun, mantan Kades Almuah adalah pendahulunya dan lebih senior. Apalagi Almuah pernah memimpin Desa Kedanyang selama 2 periode. Tentu akan memberikan banyak masukan kepada dirinya yang baru dilantik.
Kabag Humas dan Protokol Pemkab Gresik, Sutrsno, mengapresiasi langkah Mustofa itu setelah mendapat laporan. Diharapkan itu bisa segera diikuti Kades lainnya yang baru saja dilantik.
Sebagaimana disampaikan Bupati Sambari, Pemerintahan Desa (Pemdes) adalah miniatur Pemerintahan di lingkup desa.
Para Kades adalah cerminan pemerintahan secara keseluruhan. Kalau para Kades bagus, maka kecamatan akan bagus. Demikian juga Pemkab Gresik , juga bagus dan sampai Pemerintahan pusat juga akan bagus.
“Saya optimis seluruh Kades akan melakukan silaturahmi dan rujuk dengan seluruh masyarakat. Tidak adalagi pendukung nomer satu, dua, tiga dan seterusnya. Yang ada hanya kebersamaan untuk membangun desa menuju kesejahteraan masyarakat.”kata Sambari.eri
Namun ternyata tidak semua Desa bisa kondusif dalam menerima kades baru. Tak puas dengankepala Desa yang baru, Subiyanto dilantik sebagai Kepala Desa (Kades) Sukomulyo, Kecamatan Manyar, puluhan warga desa itu melakukan aksi unjuk rasa ke balai desa setempat, Selasa (10/9). Warga bahkan menyegel ruang kerja Subiyanto, Kades terpilih yang baru dilantik Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto pada Senin (9/9) lalu itu.
Menurut mereka pelantikan Subiyanto dinilai tidak sah. Alasannya, karena Pilkades Sukomulyo masih dalam proses hukum di PTUN Surabaya. Apalagi, PTUN telah mengeluarkan putusan sela agar pelantikan Cakades terpilih ditunda.
Akh. Munir, kordinator aksi menyatakan, penyegelan itu dilakukan agar ruang itu tak digunakan Subiyanto.”Langkah ini kami lakukan karena kasus Pilkades Sukomulyo masih dalam sengketa, ada gugatan,” ujar Munir, Selasa (10/9).
Sebenarnya, warga tak akan melakukan penyegelan ruang balai desa kalau bupati tak melantik Cakades Subiyanto dan menjalankan perintah PTUN. Padahal, putusan sela PTUN sudah dikirim ke bupati pada tanggal 6 September 2019.
Untuk menenangkan warga, pejabat Forkopimka Manyar turun langsung. Diantaranya Camat Manyar M. Nadlila B, Kapolsek AKP Ady N, dan Danramil Sali. Setelah melakukan dialog, Forkompimka akhirnya membuka segel yang dipasang di pintu ruang kerja Kades.
Meski demikan, Munir menegaskan dirinya akan terus berjuang mencari keadilan dengan mengawal gugatan ke PTUN. Pasalnya, ia menilai ada pelanggaran hukum yang dilakukan panitia Pilkades dan BPD Sukomulyo dalam pelaksanaan Pilkades 31 Juli lalu.
“Saat pelaksanaan Pilkades banyak pemilih yang sudah menyerahkan kartu undangan tak diizinkan mencoblos. Jumlahnya lebih dari 200-an orang,” pungkasnya.
Sementara, Camat Manyar M. Nadlila B menyatakan bahwa pelantikan yang dilakukan Bupati Sambari Halim Radianto terhadap Cakades Sukomulyo Subiyanto sudah sesuai amanat Perda Nomor 12 tahun 2015 yang diubah dengan Perda Nomor 8 tahun 2018 tentang pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa. Pada pasal 22 disebutkan, bahwa Bupati memiliki waktu 30 hari untuk melantik sejak BPD mengajukan pelantikan.
” Jadi, dalam hal ini Pak Bupati sudah benar, meski kami tahu ada putusan sela dari PTUN agar pelantikan ditunda. Kalau tak melantik, bisa digugat. Dan, gugatan sendiri ditujukan kepada Panitia Pilkades dan BPD, bukan Pak Bupati,” jelasnya.
Dalam dialog disepakati akan dilakukan pertemuan dengan BPD Sukomulyo dan pihak terkait untuk membicarakan persoalan itu. [eri]

Tags: