Data Kemiskinan Diduga Salah, Wabup Minta Dinsos Lumajang Kirim Informasi ke Pusat

Wabup Lumajang Indah Amperwati ketika memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Lumajang, Bhirawa
Dinas Sosial Kabupaten Lumajang diperintahkan untuk menginformasikan pada pemerintah pusat tentang tidak validnya data masyarakat miskin acuan program bantuan kemiskinan.
Perintah ini disampaikan Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, setelah hasil sejumlah telaah dan evaluasi menunjukkan adanya data yang diperoleh saat ini tidak sama dengan data real (asli) yang ada di lapangan.
Hal ini, ditegaskan Wabup saat membuka Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang 2019, yang digelar di lantai III, Ruang Nararya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Selasa (26/3) pagi.
Menurut Wabup , menurutnya hasil evaluasi yang ada, banyak warga yang hidup berkecukupan masih tercatat sebagai warga miskin dan mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Saat ini orang yang mendapatkan bantuan tidak hanya orang yang tidak berkecukupan, tapi orang yang berkecukupan juga mendapatkan bantuan, untuk itu, saya minta Dinas Sosial agar mengirimkan surat ke pusat bahwa hasil data yang diterima tidak sesuai dengan hasil data di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya salah satu indikasinya adalah jumlah penerima bantuan kemiskinan jsutru semakin bertamabh. Padahal mustinya, lanjut Wabup, seharusnya seiring dengan bertambahnya waktu jumlah angka kemiskinan kurva nya akan mengalami penurunan., bersamaan dengan diluncurkannya berbagai program dan pelatihan kewirausahaan baik dari Pemerintah Pusat, Pemprov maupun dari Pemerintah Daerah.
“Kalau masyarakat kita sudah bilang, kita tidak butuh bantuan Pemerintah lagi, baru ini bisa dikatakan kita berhasil,” jelasnya.
Lebih Lanjut dikatakan bahwa jumlah data penerima bantuan pangan non tunai di Kabupaten Lumajang, tercatat sebanyak 92.382 jiwa, yang terdiri dari KPM, BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH) 47.392 serta KPM BPNT non PKH sebanyak 44.990.
Sedangkan untuk data Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) non PKH, saat ini tercatat berjumlah 44.990 buah, sedangkan kartu yang sudah tersalur sebanyak 22.723 buah.
Pada kesempatan Itu, Indah Amperwati juga mengingatkan kepada seluruh jajaran yang berkepentingan dalam penyaluran bantuan itu untuk dapat memegang amanah dan tidak melakukan pungli, apalagi berpolitik ditengah tahun politik ini.
Sementara itu, pada giat Sosialisasi tersebut diikuti oleh 189 orang terdiri dari para Camat, para Koordinator tenaga Kesehjateraan Sosial, Koordinator tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan undangan lainnya, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, Ninis Legiwinarsih menjelaskan bahwa tujuan dari Sosilisasi tersebut adalah untuk memberikan informasi tentang BPTN, termasuk didalamnya memberikan solusi serta kendala maupun permasalahan terhadap program BPTN serta penyajian pelaporan secara standarisasi pelaksanaan terhadap BPNT.(Dwi)

Tags: