Dapat Keluhan Pelayanan, Komisi IV Lakukan Sidak ke Kantor BPJS

Suasana di Kantor BPJS Kesehatan Bondowoso saat anggota Komisi IV Lakukan Inspeksi Mendadak. [Ihsan Kholil/Bhirawa]

DPRD Bondowoso, Bhirawa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso mengaku mendapat keluahan dari masyarakat terkait pelayanan pembuatan kartu BPJS yang harus rela antri dengan waktu yang cukup lama.
Sehingga dari komisi IV DPRD Bondowoso melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) yang terletak di Jalan Mastrip, Nangkaan Timur, Bondowoso.
“Kita pertama, mendapatkan keluhan ini dari masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Dan kita mengamati secara langsung ini sudah hampir satu bulan, sehingga kemudian ini, selaku wakil rakyat dari komisi IV yang membidangi kesehatan itu, memandang perlu untuk tau. Apa yang sebenarnya terjadi, sebabnya apa, kenapa antrinya lama dan lain-lain,” kata Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Ady Kriesna.
Pihaknya mengaku sudah mewawancarai beberapa masyarakat yang mengeluhkan, kadang kala dua hari mengurusi kembali lagi kantor BPJS masih belum selesai.
“Sehingga kemudian kita akan menindaklanjuti ini, dalam forum yang lebih resmi seperti Raker ataupun kunjungan kerja ke BPJS, dan kita ingin melibatkan Stakeholder yang lain, Dispenduk, Dinkes, atau Dinsos juga,” ungkapnya.
Supaya kata Kriesna sapaan akrabnya, bagaimana soal antrian ini bisa terurai, bisa maksimal dilakukan di Bondowoso. “Karena kita kan sudah tau, ada Permendagri nomor 33 tahun 2019, bahwa pemerintah daerah tidak boleh mempunyai program dengan skema yang sama dengan BPJS Kesehatan,” katanya.
Berharap ditahun 2020 mendatang, Pemerintah Daerah sudah menganggarkan, yang itu dijamin oleh Daerah, iuran BPJSnya secara administrasinya harus optimal pendaftarannya.
“Ini kan ada dua hal, pertama masyarakat itu mengurusi baru, dia tidak punya BPJS sama sekali dari nol, kemudian yang perubahan data. Yang jadi persoalan signifikan yang perubahan data. Contoh misalkan NIK tidak sama dengan KK sehingga masyarakat harus ngurusi ke Dispenduk, kembali lagi kesini, mungkin ada problem administrasi yang lain atau yang kesini perangkat desa. Kerana mungkin yang ikut BPJS Kesehatan itu sudah sepuh tidak bisa hadir kesini, itu dibantu perangkat desa. Tapi disini mempersyaratkan kalau yang bersangkutan tidak ikut, ya minimal anggota keluarganya. Sehingga bagi perangkat desa yang gak tau harus kembali lagi, besok antri lagi,” jelasnya.
Ketua Komisi IV itu menilai, jadi problem itu, masyarakat tidak mengerti secara mendetail apa yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke BPJS. Kemudian pelayanannya kurang representatif, disini pun tidak siap. BPJS ini seharusnya, begitu sudah tau bahwa untuk jaminan kesehatan itu dari pemerintah daerah sudah dihentikan dan masyarakat akan beralih ke BPJS Kesehatan.
“Maka seharusnya menyiapkan diri baik dari sisi personalianya lebih banyak, pelayanannya harus lebih energic dan lain sebagainya. Saya juga heran kenapa ini sudah terjadi sampai satu bulanan, kenapa kok tidak minta bantuan ke BPJS Kabupaten yang lain untuk menambah personil atau kontraklah. Saya pikir ini memang kurang representatif, seharusnya ya memang namanya BPJS ya melayani sekarang ini, bayangkan penduduk Bondowoso 700.000. Melayani penduduk 700.000 ini kurang respertentatif,” terang sekertaris Partai Golkar Bondowoso itu.
Sebagai wakil rakyat, Kriesna berharap agar BPJS bisa membuka diri tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut, dengan menyiapkan beberapa perangkat atau bersinergi dengan dinas terkait.
“Mestinya kalau memang ini ada kaitannya dengan Dispenduk, mestinya BPJS kordinasi dengan Dispenduk. Barangkali Dispenduk itu bisa membantu menyiapkan yang khusus untuk menangani peserta BPJS ini, sehingga tidak bolak-balik kesana, atau menambah personil disini,”pungkasnya. [mb11]

Tags: