Cuti Hari Kejepit, ASN Pasuruan Bakal Terima Sanksi

Sejumlah ASN Pemkab Pasuruan saat berkumpul di Pendopo Kabupaten Pasuruan. [Hilmi Husain]

Pasuruan, Bhirawa
Pemkab Pasuruan menolak cuti tambahan yang diajukan ASN di lingkungannya pada 18 April. Mengingat, pada tanggal 18 April merupakan ‘Hari kejepit’.
Pasalnya, hari pemilihan umum tertanggal 17 April dipastikan menjadi hari libur nasional. Sedangkan, tanggal 19 April merupakan tanggal merah peringatan wafatnya Yesus Kristus. Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Agus Sutiadji menyampaikan tanggal 18 April bisa disebut ‘Hari kejepit’. Sehingga, ASN di lingkungan Pemkab Pasuruan dilarang cuti.
Terlebih, jika datang terlambat maupun membolos akan dikenakan sanksi tegas. Yakni berupa sanksi Tunjangan Kinerja (Tukin), catatan untuk kepegawaian hingga lainnya.
“Tidak boleh menambah cuti. Karena, ASN itu sebagai pelayan masyarakat harus bisa melayani dengan baik. Apabila tetap saja tidak masuk tanpa keterangan atau terlabat datang, sanksinya sudah di depan mata. Selain catatan kepegawaian tidak baik, Tukin tidak akan diterima ASN, bagi yang melanggar itu,” tandas Agus Sutiadji, Senin (15/4).
Dalam pemantauannya, selain melakukan kunjungan inspeksi mendadak (sidak), juga akan melakukan pemantauan dari faceprint. “Absen faceprint tidak bisa dibohongi, termasuk juga melakukan sidak. Makanya Pemkab Pasuruan melarang mengambil cuti, terkecuali ada hal-hal yang sifatnya urgen,” tandas Agus Sutiadji.
Ditanya terkait aktivitas pelayanan di Kabupaten Pasuruan saat pemilu 2019, ia menegaskan pelayanan seperti puskesmas, rumah sakit dam Dishub dipastikan masih tetap berjalan. “Untuk pelayanan tetap buka. Seperti halnya lebaran Idul Fitri. Terkait hak pilih bisa bergantian. Sehingga hak pilih tetap bisa dilakukan,” tegas Agus Sutiadji.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan sangat mendukung kebijakan yang diterapkan oleh Pemkab Pasuruan. Sebagai ASN memang sudah sepatutnya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. “Larangan itu saya sangat setuju. ASN yang melayani masyarakat itu harus maksimal. Jadi itu merupakan konsekuensi mereka yang sudah mengucapkan sumpah ketika diangkat jadi ASN,” tutur Sudiono Fauzan.
Hanya saja, ia mengharapkan supaya Pemkab Pasuruan juga harus mempertimbangkan pemberian cuti kepada ASN yang berhalangan khusus seperti mereka yang sakit keras dan mereka yang akan melahirkan.
“Tak semuanya diperlakukan sama. ASN yang sakit keras seperti sedang menjalankan rawat inap dan yang akan melahirkan bisa mendapat pengecualian,” tambahnya. [hil]

Tags: