Cegah “Teror” Ekonomi

Unjukrasa bersambung menggugat hasil pemilu 2019, niscaya berdampak pada perekonomian. Pertokoan dan perkantoran pusat bisnis di Jakarta, ditutup sementara oleh pemiliknya. Terutama kawasan perkulakan sebagai pusat perdagangan UMKM, Tanah Abang, dan Pasar Senen, memilih “jeda” dagang. Kerugian tak terperikan. Begitu pula nilai kurs rupiah, dan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) mengalami penurunan.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah di kurs tengah Bi (Bank Indonesia). Di pasar spot, rupiah diperdagangkan melemah hingga tercatat Rp 14.500,- per-US$ (dolar AS). Pada puncak demo (Rabu 22 Mei), kurs tengah BI atau kurs acuan Jisdor (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate) ber-nilai Rp 14.488,- per-US$. Ini pelemahan rupiah (sampai 0,18%) terburuk sejak akhir Desember 2018. Juga paling rentan di kawasan Asia.
Rupiah tertatih-tatih menapaki kenaikan kurs. Nilai tertinggi dicapai pada 8 Pebruari (2019) lalu pada posisi Rp 13.917,- per-US$. Berhasil melampaui ambang psikologis. Tetapi kembali melorot, bersamaan dengan coblosan pemilu serentak 2019. Dalam dua pekan terakhir, nilai rupiah merosot 1,04%. Padahal mata uang se-kawasan Asia sedang naik (terhadap dolar AS). Misalnya dollar Singapura naik 0,13%. Begitu pula Won Korea Selatan naik 0,11%.
Kenaikan tertinggi dicatat oleh Rupee India melejit sampai 0,97%. Sedangkan kenaikan landai dicatat oleh Yen Jepang menguat sebesar 0,04%, dan Yuan China tumbuh 0,07%. Pada bursa saham, nyaris tiada dukungan sentimen positif yang bisa menjadi pendorong penguatan harga saham. Pada saat yang sama IHSG terkoreksi 0,17% ke level 5.941,46 atau berkurang 9,91 poin. Maka sentimen negatif dikhawatirkan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi (2019) tidak mencapai target APBN.
Walau kurs rupiah (dan IHSG) bukan kondisi riil perekonomian nasional, namun dapat dijadikan early warning systems. Bagai alarm pertanda awal gejolak iklim investasi, yang dipengaruhi berbagai faktor. Terutama stabilitas politik, dan tiadanya kegaduhan nasional. Termasuk unjukrasa. Turki, telah membuktikan gejolak politik dalam negeri bisa meruntuhkan Lira-nya. Sampai diterbitkan kebijakan tentang “Lira Baru” (tahun 2008) bernilai 1 juta Lira lama.
Resesi ekonomi di Turki, bersamaan dengan Pilpres Turki (23 Juni 2018). Serta gejolak politik pada pemilu daerah (Maret 2019). Gejolak yang sama di alami Perancis, karena unjukrasa berkelanjutan kelompok “rompi kuning” di Paris. Sebagai kota ke-wisata-an paling kesohor di dunia, kota Paris telah ditinggalkan turis (asing dan lokal). Pemerintah Kota Paris mencatat kerugian sebesar 3-4 juta Euro pada setiap akhir pekan.
Seluruh rakyat mengharap berbagai pihak menghormati hasil pemilu. Ke-tidak puas-an wajib disalurkan melalui proses hukum, berdasar UUD pasal 24C ayat (1). Rakyat juga berharap aparat keamanan memulihkan suasana ibukota, sekaligus mengadili “majikan” pembuat kerusuhan. Karena diduga bukan sukarela, melainkan bertujuan men-delegitimasi penyelenggara pemilu.
KPU (dan Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu, merupakan amanat konstitusi. UUD pasal 22E ayat (5), menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Pembentukan KPU diproses melalui panitia seleksi, dilanjutkan pemilihan komisioner oleh DPR-RI. Sehingga seluruh (tujuh) komisioner KPU dikenal memiliki “lobi khusus” dengan anggota fraksi (parpol) di DPR-RI.
Maka menista KPU (dan Bawaslu) bermakna mengingkari kesepakatan di DPR-RI, yang terdiri dari pendukung paslon Capres-Cawapres 01 maupun 02. Lebih lagi, KPU (dan Bawaslu) telah bekerja profesional, dan mandiri, kukuh non-partisan. Aparat negara wajib kukuh menjaga hasil pemilu sebagai agenda rutin lima tahunan, dengan menegakkan peraturan hukum.

——— 000 ———

Rate this article!
Cegah “Teror” Ekonomi,5 / 5 ( 1votes )
Tags: