Calon Kades di Lamongan Sudah Ditetapkan Tak dapat Didiskualifikasi

Cakades yang sudah di tetapkan tak dapat di diskualifikasi.(Alimin Hakim/Bhirawa).

(Selain Tak Boleh Mundur)

Lamongan, Bhirawa
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Lamongan bakal dilasanakan 15 September 2019 mendatang. Calon-calon kades yang sudah ditetapkan oleh panitia Pilkades tidak dapat mengundurkan diri dan terkena diskualifikasi, karena sudah melalui verifikasi.
“Para calon Kades yang akan berlaga di Pilkades serentak tersebut tidak bisa didiskualifikasi, karena mereka sudah ditetapkan oleh panitia dan sudah melalui verifikasi” kata Kabag Pemdes, Pemkab Lamongan, Abdul Kowi, Kamis (29/8) siang.
Sebelum ditetapkan, lanjut Kowi, panggilan Abdul Kowi, memang ada bakal calon yang tidak memenuhi syarat, makanya mereka tidak ditetapkan menjadi calon kades.
Penetapan Calon Kepala Desa (Cakades) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Lamongan dilakukan mulai tanggal 6 hingga 12 Agustus lalu. Dan bagi yang sudah ditetapkan tidak mengundurkan diri dari perhelatan pesta demokrasi ditingkat desa tersebut.
“Calon yang sudah ditetapkan oleh pantia pemilihan tidak boleh mundur” ungkap Kowi.
Menurutnya usai penetapan calon, selanjutnya adalah proses DPS dan DPT, kemudian massa kampanye yaitu mulai tanggal 9 hingga 11 September.
“Kami berharap Pemilihan Kepada Desa (Pilkades) di 387 desa mendatang berjalan sukses, aman dan lancar” harap Kowi menegaskan.
Dalam Pilkades serentak pada September mendatang tersebut, Kepolisian Resor (Polres) Lamongan, pelaku money politik atau politik uang.
“Ya penanganan kasus money politik dalam Pilkades mendatang yang menangani Polres” kata Kapolres Lamongan, AKBP Feby DP Hutagalung, beberapa waktu lalu.
Secara terpisah, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskirm) Polres Lamongan, AKP Wahyu Norman Hidayat pada awak media menjelaskan sesuai aturan, money politik merupakan tindakan pidana dan pelaku dan penemerina terancam hukuman.
“Pemberi dan penerima politik uang (money politik) di dalam pilkades, akan kita jerat dengan pasal 149 ayat (1) & (2) dengan ancaman penjara sembilan bulan dan denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah” ungkap AKP Wahyu Norman Hidayat saat itu.
Selain akan menindak tegas pelaku money politik, Polres Lamongan juga akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah adanya praktek perjudian saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang digelar 385 desa di Kabupaten Lamongan mendatang.
“Sebagai antisipasi adanya perjudian saat Pilkades serentak, mungkin kita akan membentuk Satgas. Selain itu, kita juga melakukan berbagai upaya preventif” ungkapnya. [aha]

Tags: